KPK kembali singgung soal lapas khusus napi korupsi di Nusakambangan

Indonesia Berita Berita

KPK kembali singgung soal lapas khusus napi korupsi di Nusakambangan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 78%

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyinggung soal usulan dibangunnya lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus narapidana korupsi di Nusakambangan, ...

Dari kiri-kanan. Plh Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, Ketua KPK Agus Rahardjo bersama tiga wakilnya masing-masing Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu .

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyinggung soal usulan dibangunnya lembaga pemasyarakatan khusus narapidana korupsi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. "Untuk itu, KPK merekomendasikan dibangunnya lapas khusus korupsi di Nusakambangan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu.Adapun pertimbangannya, pertama, penyalahgunaan izin keluar/berobat dan sebagainya menjadi minim, karena terbatasnya akses keluar Nusakambangan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Bongkar Suap di Sukamiskin, KPK Minta Lapas Khusus di Nusakambangan LagiBongkar Suap di Sukamiskin, KPK Minta Lapas Khusus di Nusakambangan LagiKPK menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap di Lapas Sukamiskin.
Baca lebih lajut »

Masinton: KPK Jangan Jadi Komisi Penghambat KarierMasinton: KPK Jangan Jadi Komisi Penghambat KarierAnggota DPR Masinton Pasaribu berharap KPK jangan sampai berubah fungsi menjadi Komisi Penghambat Karier. Masinton mengatakan hal itu terkait polemik perlu tidaknya Presiden Jokowi melibatkan KPK dalam proses penunjukan menteri. KabinetJokowi
Baca lebih lajut »

Ketua KPK: Mungkin tak Ada Lagi OTT Usai UU KPK BaruKetua KPK: Mungkin tak Ada Lagi OTT Usai UU KPK BaruPemerintah belum tahu apakah presiden keluarkan Perppu atau tidak.
Baca lebih lajut »

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh KepoPresiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo'Mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu, jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karir,' imbuhnya.
Baca lebih lajut »

Ketua KPK Singgung Perppu KPK di Hadapan Plt MenkumhamKetua KPK Singgung Perppu KPK di Hadapan Plt MenkumhamHingga kini belum jelas apakah Presiden Jokowi akan menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »

Sehari Jelang UU KPK Hasil Revisi Diberlakukan, KPK Semakin Gencar Lakukan Penangkapan - Tribunnews.comSehari Jelang UU KPK Hasil Revisi Diberlakukan, KPK Semakin Gencar Lakukan Penangkapan - Tribunnews.comKamis (17/10) besok, undang-undang baru lembaga antirasuah mulai diberlakukan. Diprediksi, kewenangan KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) akan vakum hingga Desember. Apakah ini yang membuat KPK 'tancap gas'? Siapa saja yang terciduk? Simak di
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-03 23:46:57