Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau saksi terkait kasus suap penanganan perkara penyalahgunaan izin tinggal di lingkungan Kantor Imigrasi Nusa ...
Sebelumnya, kata Febri, saksi Lie tidak datang saat panggilan pertama pada 20 Juni 2019 dan yang bersangkutan menjawab lewat surat tertanggal 1 Juli 2019 untuk minta waktu untuk memenuhi panggilan KPK.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Selasa memeriksa seorang saksi, yakni tim teknis di PT Wisata Bahagia Indonesia Ida Bagus Gede Suberata untuk tersangka Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Kurniadie . Mereka diduga masuk menggunakan visa sebagai turis biasa tetapi ternyata diduga bekerja di Wyndham Sundancer Lombok. PPNS lmigrasi setempat menduga dua WNA ini melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Perpanjang Masa Penahanan Gubernur KepriKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun.
Baca lebih lajut »
Pansel Capim KPK Ungkap Isi Kepres yang Dianggap Sulit DiaksesKetua Pansel KPK Yenti garnasih mengatakan publikasi Keppres bukan urusan pansel KPK.
Baca lebih lajut »
Usut Kasus Suap Gubernur Kepri, KPK Gali Keterangan Iskandar Terkait Ranperda RZWP3KKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus dugaan suap izin reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. KasusSuapGubernurKepri
Baca lebih lajut »
KPK panggil Tenaga Ahli Fraksi PAN terkait kasus dana perimbanganKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa memanggil Tenaga Ahli Fraksi PAN DPR Suherlan dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan dana perimbangan ...
Baca lebih lajut »
KPK perpanjang penahanan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin BasirunKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap empat tersangka kasus suap terkait perizinan di Kepulauan Riau (Kepri) dan gratifikasi ...
Baca lebih lajut »
Bupati Kudus dua kali korupsi, Wapres: kita belum berhasilWakil Presiden Jusuf Kalla mengakui Pemerintah bersama lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berhasil menekan jumlah kasus tindak pidana ...
Baca lebih lajut »