'Kajian ini dilakukan salah satunya karena defisit yang semakin meningkat yang membebani BPJS Kesehatan,' kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding
KOMISI Pemberantasan Korupsi turut membantu pemerintah dalam mendorong perbaikan sistem kesehatan nasional. Teranyar, korps antirasuah membuat rekomendasi dari hasil kajian mengenai Tata Kelola Dana Jaminan Sosial Kesehatan pada 2019.
Setelah itu berturut-turut KPK melakukan kajian di sektor kesehatan, dan terakhir adalah kajian DJS kesehatan pada 2019. Tujuannya guna menyehatkan kembali beban keuangan BPJS Kesehatan. "KPK berharap langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan tersebut dapat dilanjutkan dan mendorong implementasi rekomendasi KPK lainnya," ujarnya.Guna mendorong implementasi seluruh rekomendasi tersebut, lanjut dia, KPK akan mengundang seluruh kementerian terkait.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK dan Pemerintah Tetap Bahas Wacana Kenaikan Gaji Firli CsKPK bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM tetap melangsungkan pembahasan wacana kenaikan gaji Firli Bahuri Cs di tengah pandemi Covid-19. KenaikanGajiPNS
Baca lebih lajut »
KPK Klarifikasi Adanya Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan |Republika OnlineKPK menyerahkan pembahasan usulan kenaikan gaji ke pemerintah.
Baca lebih lajut »
Ini Penjelasan KPK Soal Kenaikan Gaji Pimpinan |Republika OnlineKPK menyerahkan pembahasan usulan kenaikan gaji ke pemerintah. KPK_RI gaji KPKUpdates
Baca lebih lajut »
ICW Tolak Kenaikan Gaji Pimpinan KPKICW menyebut ada empat alasan untuk menolak rencana kenaikan gaji pimpinan KPK.
Baca lebih lajut »
Penuhi Undangan Kemenkumham, KPK Akui Bahas Gaji PimpinanKPK mengakui melanjutkan pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah terkait hak keuangan pimpinan lembaga antirasuah di tengah pandemi covid-19.
Baca lebih lajut »