KPK harus kuat pada penindakan kasus korupsi bukan sekadar pencegahan.
iframe#player { min-height: 380px } Anggota Wadah Pegawai KPK membawa bendera kuning saat melakukan aksi di gedung KPK Jakarta
Foto: ANTARA/WAHYU PUTRO .embed { padding :10px 0; border-top:1px dotted #c0c0c0; border-left:none; border-right:none; width:100%; } .embed span{ background:#f0f0f0; font-size:11px; font-weight:bold; padding:3px 6px; margin-bottom:3px; margin-right:3px; } .embed input{ display:block; width:92%; font-color:#c0c0c0; font-size:10px; border:none; padding:2px; background:#f0f0f0; } .wrap-shared span { padding:0; margin:0; background:none} .
"> Tweet Share REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi harus kuat pada penindakan kasus korupsi. Menurutnya, KPK bukan bekerja untuk pencegahan korupsi melainkan penindakan korupsi. Refly mengatakan, jika KPK hanya melakukan pencegahan maka kedepannya hanya menjadi 'macan ompong.' Seharusnya, yang melakukan pencegahan adalah semua institusi negara yang dipimpin langsung oleh presiden.Berikut video lengkapnya.Dapatkan Update Berita RepublikaMessi Bantah Isu Ketidakcocokan dengan Griezmann Messi mengklarifikasi bahwa ia tak bermasalah dengan kehadiran Griezmann dalam tim.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Survei KedaiKOPI: Pemilih Jokowi Anggap UU KPK Melemahkan KPKLembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis hasil survei soal aksi mahasiswa, pelajar STM, dan isu-isu terkini. Apa hasilnya? UUKPK DemoMahasiswa
Baca lebih lajut »
KPK Tunggu Kepastian antara Perppu atau UU KPKKPK saat ini hanya fokus pada pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi.
Baca lebih lajut »
Jadi Anggota DPR, Farhan Bicara UU KPK dan RUU KUHP yang KontroversialDirinya menjadi salah satu artis yang terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Muhammad Farhan pun mulai melirik UU KPK dan RUU KUHP yang kontroversial. Apa katanya? MuhammadFarhan ArtisAnggotaDPR via detikhot
Baca lebih lajut »
Resmi Jadi Anggota DPR, Ini Respons Johan Budi Soal UU KPKLantaran belum membaca secara detail, Johan pun enggan berkomentar lebih jauh.
Baca lebih lajut »
Perppu UU KPK Jadi Terbit Tidak, Pak Jokowi?Hampir seminggu sejak Presiden Jokowi memberi sedikit angin segar bagi pemberantasan korupsi. Namun sampai kini Jokowi belum juga menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Suap Proyek Angkasa Pura II, KPK Tetapkan Dirut PT INTI Jadi TersangkaKPK menetapkan Direktur Utama PT INTI Darman Mappangara sebagai tersangka pemberi suap pengurusan pekerjaan pengadaan Baggage...
Baca lebih lajut »