KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tidak Benar Dalam Melaporkan LHKPN

LHKPN Berita

KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tidak Benar Dalam Melaporkan LHKPN
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 45 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 92%

KPKmenduga banyak penyelengara negara tak benar dalam menyampaikan LHKPN

"Sebetulnya saya sudah delapan tahun di KPK, secara kasat mata kalau saya baca LHKPN, bapak ibu anggota dewan Komisi III yang saya hormati, sangat-sangat ya apa bisa kita duga ya, bahwa ini tidak benar," kata Alex di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .

Alex mencontohkan LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak. Sementara, KPK mengetahui penghasilan asli dari aparat tersebut.Namun, KPK tidak bisa langsung melakukan penyitaan. KPK biasanya melakukan pembuktian terbalik pada saat proses pemidanaan. "Itu tidak serta merta kita bisa lakukan penyitaan, atau kita minta kepada yang bersangkutan untuk membuktikan terbalik dan lain sebagainya," ujar Alex.

Alex mengakui bahwa untuk membuktikan kebenaran aset yang diduga tak wajar itu butuh waktu lama. Kondisi ini diharapkan dapat diatasi melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. "Terkait dengan RUU Perampasan Aset di sana kan antara lain diatur tentang bagaimana bisa melakukan perampasan aset, tanpa melalui pemidanaan, kan begitu ya kira-kira seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan, kita sangat efektif sekali," ucap Alex.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

ICW Minta Pansel Capim KPK Segera Lapor LHKPN Guna Jadi Syarat PertamaICW Minta Pansel Capim KPK Segera Lapor LHKPN Guna Jadi Syarat PertamaICW menilai pelaporan LHKPN terhadap pansel capim KPK sebagai komitmen menyeleksi calon pimpinan dan dewas KPK.
Baca lebih lajut »

KIP wajibkan legislator terpilih di Aceh Barat laporkan LHKPN ke KPKKIP wajibkan legislator terpilih di Aceh Barat laporkan LHKPN ke KPKKomisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat meminta kepada legislator (anggota dewan terpilih) DPRK Aceh Barat periode 2024-2029, agar segera ...
Baca lebih lajut »

ICW Minta Pansel Gugurkan Kandidat Capim KPK yang Tak Patuh LHKPNICW Minta Pansel Gugurkan Kandidat Capim KPK yang Tak Patuh LHKPNIndonesia Corruption Watch (ICW) meminta panitia seleksi (pansel) menggugurkan kandidat calon pimpinan (capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi
Baca lebih lajut »

Tahapan Pileg 2024 Hampir Rampung, KPK Ingatkan Caleg Terpilih Segera Lapor LHKPNTahapan Pileg 2024 Hampir Rampung, KPK Ingatkan Caleg Terpilih Segera Lapor LHKPN'Kami mengimbau kepada mereka-mereka agar 21 hari sebelum pelantikan untuk segera dapat menyelesaikan laporan LHKPN,' kata Tessa.
Baca lebih lajut »

KPK Ingatkan Caleg Terpilih 2024 Segera Lapor LHKPN Sebelum DilantikKPK Ingatkan Caleg Terpilih 2024 Segera Lapor LHKPN Sebelum DilantikJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika Sugiarto meminta calon legislatif yang sudah terpilih pada Pemilu 2024, segera menyertakan Laporan Harta.
Baca lebih lajut »

Profil Tessa Mahardhika Sugiarto, Jubir KPK Baru Penggati Ali Fikri Lengkap dengan LHKPNProfil Tessa Mahardhika Sugiarto, Jubir KPK Baru Penggati Ali Fikri Lengkap dengan LHKPNKomisi Pemberantasan Korupsi mencopot Ali Fikri dari jabatan juru bicara atau Jubir penindakan dan kelembagaan. Digantikan oleh Tessa Mahardhika Sugiarto.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 12:37:51