Kesuksesan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik dugaan korupsi di lingkungan Basarnas mendapat apresiasi dengan menetapkan dua anggota TNI Eks Kepala Basarnas Marsekal Muda Henri Alfiandi dan Letkol Adm ABC selaku Koordinator Staf Administrasi sebagai tersangka.
Liputan6.com, Jakarta Kesuksesan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap praktik dugaan korupsi di lingkungan Basarnas mendapat apresiasi dengan menetapkan dua anggota TNI Eks Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letkol Adm ABC selaku Koordinator Staf Administrasi sebagai tersangka.
"Sebagaimana kita ketahui, sistem peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan sistem hukum yang eksklusif bagi prajurit militer yang terlibat dalam tindak kejahatan. Seringkali menjadi sarana impunitas bagi mereka yang melakukan tindak pidana," ujar Isnur.
"Akan menjadi aneh jika KPK justru tidak menersangkakan Kabasarnas dan anak buahnya padahal dalam perkara ini mereka berdua diduga sebagai penerima suap," tuturnya. 2 dari 2 halamanKPK Jangan Takut Tindak Anggota TNI yang Terlibat KorupsiKoalisi pun mendesak KPK agar kembali memegang kasus korupsi suap di lingkungan Basarnas. Agar menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan korupsi yang melibatkan prajurit TNI lainnya, baik di lingkungan internal maupun external TNI.
"Kasus ini harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi proses pengadaan barang atau jasa lainnya dalam institusi militer, baik secara internal yaitu di TNI maupun lembaga eksternal lainnya, agar transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan kerugian keuangan negara," ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Danpuspom TNI: Kami Keberatan KPK Tetapkan Kepala Basarnas Tersangka, Itu Kewenangan TNIPuspom TNI buka suara menanggapi penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi
Baca lebih lajut »
KPK Mengaku Khilaf, Puspom TNI Janji Transparan Usut Keterlibatan Personel TNI”Di sini ada kekeliruan, kekhilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak soal penetapan dua personel TNI sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Basarnas. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Kabasarnas Jadi Tersangka Dugaan Suap, KPK Agendakan Pertemuan dengan Panglima TNI!Pertemuan antara pimpinan KPK dengan Panglima TNI direncanakan akan dilakukan Senin pekan depan (31/7).
Baca lebih lajut »
Puspom TNI Tunggu Laporan Resmi KPK Soal Status Hukum Kepala Basarnas“Karena kami belum menerima laporan polisi dari KPK. Secara resmi KPK belum melapor ke TNI,' kata Danpuspom TNI Marsda R Agung Handoko.
Baca lebih lajut »
Danpuspom TNI Keberatan Penetapan Tersangka Kabasarnas dan BawahannyaDanpuspom TNI merasa keberatan atas penetapan tersangka terhadap Kabasarnas dan bawahannya oleh KPK
Baca lebih lajut »
Danpuspom TNI Keberatan Penetapan Tersangka Kabasarnas dan Bawahannya oleh KPKDanpuspom TNI merasa keberatan atas penetapan tersangka terhadap Kabasarnas dan bawahannya oleh KPK
Baca lebih lajut »