KPK bersama BPKP NTB agendakan cek fisik shelter tsunami Lombok Utara

Indonesia Berita Berita

KPK bersama BPKP NTB agendakan cek fisik shelter tsunami Lombok Utara
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 30 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 78%

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat(NTB) mengagendakan cek fisik gedung ...

Rabu, 7 Agustus 2024 13:36 WIBMataram - Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Barat mengagendakan cek fisik gedung tempat evakuasi sementara atau shelter tsunami yang berada di kawasan Pelabuhan Bangsal, Kabupaten Lombok Utara, Kamis .

Penyidik KPK pada Selasa , telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi di kantor BPKP NTB di Jalan Majapahit, Kota Mataram. Selain IJ, ada juga dari tim PPHP yang menjalani pemeriksaan berinisial YS sebagai ketua tim PPHP, beserta tiga anggotanya berinisial SHT, MS, dan KS. Kerugian keuangan negara yang muncul dari proses penyidikan ini mencapai Rp19 miliar. Angka kerugian itu diumumkan KPK bersama dengan adanya penetapan tersangka.

Pada tahapan tersebut, kepolisian juga melakukan pengecekan bersama ahli konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Kemendagri Bersama KPK dan BPKP Perkuat Fungsi APIP untuk Berantas Praktik Korupsi di PemdaKemendagri Bersama KPK dan BPKP Perkuat Fungsi APIP untuk Berantas Praktik Korupsi di PemdaKemendagri terus berkomitmen memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya pemberantasan praktik tindak pidana korupsi di pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »

Kolaborasi Kemenkes, KPK, BPKP, BPJS Kesehatan Cegah dan Tangani FraudKolaborasi Kemenkes, KPK, BPKP, BPJS Kesehatan Cegah dan Tangani FraudBPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program JKN sesuai dengan amanah perundangan
Baca lebih lajut »

Kolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP dan BPJS Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan FraudKolaborasi Kementerian Kesehatan, KPK, BPKP dan BPJS Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan FraudBPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas terutama dalam pengelolaan klaim program JKN agar guna menghindari & menangani kecurangan (fraud)
Baca lebih lajut »

Kemenkes, KPK, BPKP dan BPJS Kesehatan Berkolaborasi Cegah Kecurangan di Program JKNKemenkes, KPK, BPKP dan BPJS Kesehatan Berkolaborasi Cegah Kecurangan di Program JKNJPNN.com : Tim PK-JKN yang terdiri dari berbagai unsur mulai Kemenkes, BPKP, KPK, dan BPJS Kesehatan bertugas mendeteksi dan menyelesaikan kecurangan di Prog
Baca lebih lajut »

BPPD NTB inginkan maskapai buka kembali penerbangan Australia-LombokBPPD NTB inginkan maskapai buka kembali penerbangan Australia-LombokBadan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong sejumlah maskapai di tanah air maupun luar negeri untuk membuka kembali rute ...
Baca lebih lajut »

Polisi Lombok Timur Hamili Perempuan di Luar Nikah, Kabid Humas Polda NTB: Memalukan Institusi PolriPolisi Lombok Timur Hamili Perempuan di Luar Nikah, Kabid Humas Polda NTB: Memalukan Institusi PolriAnggota yang bertugas pada Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Tahti) Polres Lombok Timur, diduga menghamili perempuan.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 15:12:23