BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas terutama dalam pengelolaan klaim program JKN agar guna menghindari & menangani kecurangan (fraud)
Untuk menjaga pengelolaan klaim dari potensi kecurangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan serta Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan , juga telah dibentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
Selanjutnya BPJS Kesehatan mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 hari sejak klaim diajukan oleh FKRTL dan diterima oleh BPJS Kesehatan. Apabila BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 hari kalender, maka berkas klaim dinyatakan lengkap dan proses verifikasi sudah berjalan.
“Dalam kesempatan ini, kami mengajak semua pihak untuk memperkuat sinergi dan komitmen dalam mewujudkan pengelolaan Program JKN yang bersih dari segala tindak kecurangan,” kata Mundiharno.Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi , Pahala Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan membentuk Tim PK JKN untuk memastikan fraud di Indonesia ditangani secara serius.
Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari menjelaskan bahwa pada pihaknya akan mengikuti proses dan ketentuan yang berlaku dalam menyikapi penanganan fraud yang terjadi dalam Program JKN. Terlebih, dana peserta JKN merupakan keuangan negara yang harus dijaga bersama.
Kesehatan Klaim Fraud Jkn Kpk Verifikasi Stakeholder Kemenkes
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Obat-obatan di Indonesia Mahal, Menkes Ungkap Usulan Asosiasi Industri Kesehatan untuk Tekan HargaHarus ada koordinasi antara kementerian teknis terkait, diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »
BPJS: Kolaborasi, inovasi kunci transformasi digital bidang kesehatanDirektur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyebut kolaborasi dengan seluruh anggota International Social Security Association (ISSA) penting guna mendorong ...
Baca lebih lajut »
BPJS Kesehatan Bentuk Tim & Jalin Kolaborasi Demi Cegah FraudBPJS Kesehatan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN) baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
Baca lebih lajut »
Kolaborasi Kemenkes, KPK, BPKP, BPJS Kesehatan Cegah dan Tangani FraudBPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program JKN sesuai dengan amanah perundangan
Baca lebih lajut »
Kolaborasi Perusahaan Asuransi-BPJS Kesehatan, Peluang & TantangannyaCNBC Indonesia dengan bangga menghadirkan 'Insurance Forum' dengan tema Inovasi Kebijakan Asuransi dan Demi Lompatan Bisnis Yang Agresif.
Baca lebih lajut »
Hingga Jabatan Presiden Jokowi Berakhir, Dirut BPJS Kesehatan Pastikan Iuran BPJS Tak NaikMeski demikian, Ghufron menyatakan pihaknya telah menyusun sejumlah rencana penyesuaian yang mungkin dilakukan pada pemerintahan mendatang, Prabowo
Baca lebih lajut »