Sorotan laser hijau itu berisi kata-kata sindiran sekaligus penyemangat untuk KPK.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch menilai, pelaporan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap masyarakat sipil dalam hal ini Greenpeace ke Polres Jakarta Selatan akan menjadi catatan sejarah betapa otoriternya KPK. Hal ini menjadi bukti bahwa KPK di bawah komando Firli Bahuri telah berubah menjadi lembaga otoriter dan bersikap antikritik.
Menurutnya, ada tiga alasan yang harus dilihat lebih lanjut menanggapi pelaporan KPK ke Polres Jakarta Selatan. Pertama, Indonesia menganut sistem demokrasi yang telah dituangkan dalam Pasal 28 E ayat UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.Kedua, sambungnya, dalam Pasal 20 UU KPK menyebutkan bahwa KPK bertanggungjawab kepada publik.
Mengenai pelaporan itu, KPK menilai aksi penyinaran laser itu ada potensi kesengajaan mengganggu ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK."Pelaporan tersebut karena kami menilai telah ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional yang dilakukan oleh pihak eksternal dimaksud," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Laporkan Peristiwa Penyinaran Laser ke PolisiKPK melaporkan peristiwa penyinaran laser ke arah Gedung KPK ke Polres Jakarta Selatan
Baca lebih lajut »
Laporkan Aksi Penembakan Laser, KPK: Ada Potensi Ganggu Ketertiban'Kami menilai telah ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional.'
Baca lebih lajut »
KPK Panggil Tersangka Korupsi Barang Tanggap Darurat Covid-19 Bandung BaratKPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19
Baca lebih lajut »
Pegawai Nonaktif: KPK Harus Berhenti Cari Alasan untuk Tak Buka Hasil TWK - Tribunnews.comTak kunjung dapat jawaban atas permintaan informasi hasil TWK, Hotman Tambunan, mempertanyakan komitmen transparansi dan akuntabilitas KPK.
Baca lebih lajut »
KPK Periksa Pengusaha Totoh di Kasus Korupsi Bansos Covid-19KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Covid-19 pada Dinsos Pemekab Bandung Barat tahun anggaran 2020. KPK
Baca lebih lajut »