Pegawai Nonaktif: KPK Harus Berhenti Cari Alasan untuk Tak Buka Hasil TWK - Tribunnews.com

Indonesia Berita Berita

Pegawai Nonaktif: KPK Harus Berhenti Cari Alasan untuk Tak Buka Hasil TWK - Tribunnews.com
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 tribunnews
  • ⏱ Reading Time:
  • 19 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 11%
  • Publisher: 51%

Pegawai Nonaktif: KPK Harus Berhenti Cari Alasan untuk Tak Buka Hasil TWK

Sayangnya, lanjut Hotman, Pejabat Pengelola Informasi dan Data KPK serta sekjen atau pimpinan sebagai atasan PPID, tidak merespons sama sekali permintaan pegawai kali ini.

Hotman memaparkan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja. “Selama belum ada penjelasan tentang hasil TWK, maka seharusnya tidak ada alasan utuk melakukan pembinaan lanjutan, karena tidak jelas area mana yang perlu penguatan,” kata Hotman.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tribunnews /  🏆 37. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ketua KPK: Esensi Hari Keadilan Internasional untuk Perkuat Imun AntikorupsiKetua KPK: Esensi Hari Keadilan Internasional untuk Perkuat Imun AntikorupsiHari Keadilan Internasional momentum lebih meningkatkan kewaspadaan ragam kejahatan kemanusiaan yang mengancam eksistensi peradaban manusia termasuk korupsi.
Baca lebih lajut »

KPK Setor Rp10 Miliar Lebih ke Kas NegeraKPK Setor Rp10 Miliar Lebih ke Kas NegeraKPK menyetorkan uang sejumlah Rp10 miliar lebih ke kas negara. Uang tersebut merupakan pembayaran denda dan uang pengganti dari empat orang terpidana.
Baca lebih lajut »

Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar, KPK: Keputusan Terbaik |Republika OnlineJokowi Batalkan Vaksin Berbayar, KPK: Keputusan Terbaik |Republika OnlineKetua KPK menyambut baik keputusan presiden batalkan vaksin berbayar.
Baca lebih lajut »

KPK Setor Rp 10 Miliar Uang Pengganti dan Denda dari 4 Terpidana ke NegaraKPK Setor Rp 10 Miliar Uang Pengganti dan Denda dari 4 Terpidana ke NegaraJaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan Rp 10 miliar ke kas negara.
Baca lebih lajut »

KPK Panggil Tersangka Korupsi Barang Tanggap Darurat Covid-19 Bandung BaratKPK Panggil Tersangka Korupsi Barang Tanggap Darurat Covid-19 Bandung BaratKPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19
Baca lebih lajut »

Rohit Chand Tak Menyangka Bisa Bermain Lebih dari 100 Pertandingan Untuk PersijaRohit Chand Tak Menyangka Bisa Bermain Lebih dari 100 Pertandingan Untuk PersijaRohit Chand menjadi salah satu pemain asing yang memiliki kesetiaan dengan Persija. RohitChand
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-03 14:54:48