Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga kepada Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.
Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya mempertahankan dan membenahi sejumlah kekurangan agar Kota Semarang bisa meraih KLA di masa depan.
Adapun untuk bisa meraih KLA di masa depan, Mbak Ita akan mendorong OPD dan pemangku kepentingan untuk berupaya dalam memenuhi hak-hak anak di dalam berbagai aspek kehidupan. Meski begitu, kata Bintang, penerima KLA Utama pada 2023 mampu meningkat menjadi 19 kabupaten/kota. Pada 2022, penerima KLA Utama hanya berjumlah delapan kabupaten/kota.
Menteri PPPA berharap, KLA 2023 bisa menjadi cambuk penyemangat bagi daerah untuk bisa bekerja lebih keras dalam melindungi dan memastikan pemenuhan hak anak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri PPPA: Penerima penghargaan Kota Layak Anak 2023 meningkatMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan jumlah penerima penghargaan Kota Layak Anak 2023 yang meningkat di ...
Baca lebih lajut »
Tangsel Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori NindyaPemkot Tangsel kembali mendapatkan predikat Kota Layak Anak kategori Nindya Tahun 2023 dari KemenPPPA
Baca lebih lajut »
Buka Forum Anak Nasional, Mbak Ita Ingin Anak Indonesia Senang di SemarangSebanyak 644 anak perwakilan Forum Anak Nasional diajak menikmati wisata dan kuliner di Kota Semarang.
Baca lebih lajut »
Berkat Rekaman CCTV, 2 Maling Koper Penumpang Kereta di Stasiun Tawang DibekukDua pelaku pencurian koper milik penumpang kereta api di Stasiun Tawang, Kota Semarang, ditangkap aparat kepolisian.
Baca lebih lajut »
Perintahkan Tertibkan Atribut Parpol, Wali Kota: Supaya Kota Depok IndahIdris pun menegaskan, jajarannya hanya menertibkan atribut parpol yang tidak berizin.
Baca lebih lajut »
Maling! 3 Pejabat di Purwakarta Jadi Tersangka Korupsi BTT DinsosKejari Purwakarta tetapkan tiga tersangka dari Dinsos PPPA kasus korupsi anggaran belanja tak terduga (BTT).
Baca lebih lajut »