Proses peninjauan ulang penggunaan sedotan kertas oleh Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan diperkirakan akan memakan waktu hingga April 2025.
Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan mengumumkan akan meninjau ulang siklus hidup sedotan kertas dan membandingkannya dengan sedotan plastik pada Kamis, 13 Februari 2025. Mereka akan meneliti dampak lingkungan yang dibawa oleh kedua jenis sedotan tersebut pada berbagai tahap siklus hidupnya, seperti produksi, konsumsi, dan pembuangan.
Namun pada 2022, pelarangan tersebut ditunda hingga tahun berikutnya. Pada 2023, pelaksanaan pelarangan tersebut ditunda tanpa batas waktu, yang secara efektif memungkinkan penggunaan sedotan plastik kembali untuk sementara waktu. 'Jadi hal ini mendorong kami untuk meluncurkan inspeksi komprehensif terhadap sedotan kertas, plastik, dan bahan alternatif lainnya untuk memahami komposisi kimia dan dampaknya terhadap alam.'Donald Trump Kembalikan Sedotan PlastikTinjauan ini dilakukan menyusul pengumuman dari beberapa negara dan perusahaan di seluruh dunia yang menyatakan rencana mereka untuk kembali menggunakan sedotan plastik.
'Ini adalah situasi yang konyol. Kita kembali ke sedotan plastik,' kata Trump saat menandatangani dekrit tersebut, menambahkan bahwa sedotan kertas 'tidak berfungsi' dan 'tidak bertahan lama'.Kembalinya Sedotan Plastik ke IndustriStarbucks Jepang tahun ini mengumumkan bahwa mereka akan menyediakan sedotan plastik biodegradable kepada pelanggannya mulai tahun ini. Langkah ini dilakukan lima tahun setelah mereka berhenti menyediakan sedotan plastik kepada pelanggannya.
Sedotan Sedotan Plastik Korea Selatan Sampah Plastik Lifestyle Climate Project Plastik
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kapal Pukat Terbalik di Perairan Korea Selatan, 4 Warga Korea Selatan MeninggalKapal pukat berbobot 139 ton yang membawa 14 awak dari tiga negara, yakni Korea Selatan, Vietnam, dan Indonesia, terbalik di perairan sekitar 17 kilometer sebelah timur Pulau Habaek, dekat Yeosu, Korea Selatan. Akibat kejadian ini, empat warga Korea Selatan meninggal dunia, sedangkan delapan awak berhasil diselamatkan. Penyebab pasti terbaliknya kapal sedang diselidiki.
Baca lebih lajut »
Korea Selatan: Korea Utara Siap Kirim Lebih Banyak Tentara ke RusiaMemperdalam hubungan militer antara Korea Utara dan Rusia diyakini dapat memberi Kim Jong Un keberanian lebih dalam bernegosiasi dengan AS dan Korea Selatan.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Korea Selatan Siapkan Solusi untuk Merangsang Penjualan EVPemerintah Korea Selatan berencana menggelontorkan dana 1,5 triliun won (Rp17 triliun) pada tahun 2025 untuk mendorong pembelian kendaraan listrik (EV) di tengah tren penjualan yang menurun. Upaya ini ditujukan untuk mengatasi masalah keselamatan dan kurangnya akses ke stasiun pengisian daya.
Baca lebih lajut »
Penahanan Presiden Dimakzulkan Yoon Suk Yeol Menimbulkan Ketegangan Politik di Korea SelatanTensions in South Korean politics continue as the impeached President Yoon Suk Yeol has been detained following a 3-hour attempt on Wednesday, January 15, 2025. The detention stems from Yoon's declaration of a military emergency on December 3, 2024, plunging South Korea into a political crisis. The six-hour emergency was rejected by the National Assembly, which subsequently impeached Yoon. The Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) then initiated efforts to hold Yoon accountable. While a first attempt to detain Yoon in early January failed, he was finally taken into custody on Wednesday. Yoon continues to resist by refusing to answer investigators' questions, who only have 48 hours to detain him. This has forced investigators to seek a new detention warrant on Friday, which, if granted, would give them 20 days to examine Yoon. The former attorney general faces potential charges of treason.
Baca lebih lajut »
Ketegangan Politik di Korea Selatan, Yoon Suk Yeol Diperintahkan PenahananKrisis politik di Korea Selatan terus berlanjut setelah Presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, ditahan. Penahanan ini menyusul langkah Yoon yang menetapkan darurat militer pada Desember 2024 yang memicu krisis politik. Majelis Nasional memakzulkan Yoon dan CIO menuntut pertanggungjawabannya.
Baca lebih lajut »
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Kembali Tolak PemeriksaanPresiden Korsel termakzul, Yoon Suk Yeol, tolak diperiksa terkait upaya darurat militer gagal. Masa penahanannya akan berakhir Jumat, dan ia terancam hukuman seumur hidup.
Baca lebih lajut »