Petrus Selestinus, koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), mengkritik ketidak konsistenan dan diskriminasi dalam penanganan kasus oleh kepolisian. Ia menilai, pimpinan Polri cenderung fokus pada kasus-kasus viral dan mengabaikan kasus lain seperti dugaan pemerasan oleh oknum penyidik terhadap warga negara Indonesia.
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia ( TPDI ) Petrus Selestinus meminta pimpinan Polri tidak diskriminatif dalam menindak oknum polisi yang diduga terlibat persekongkolan atau konspirasi jahat dalam kasus pengalihan pemegang saham pengendali di PT Anugrah Sukses Mining (PT ASM). Menurut Petrus, oknum penyidik Dittipidter Bareskrim Polri diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Petrus menyatakan pihaknya sudah melaporkan peristiwa persekongkolan ini ke Kompolnas, Kadivpropam, Irwasum dan Karowassidik Bareskrim Polri. Namun, kata Petrus, tidak ada penindakan. PT ASM merupakan anak usaha dari PT Harum Resources (PT HR) milik Irawan Tanto, suami dari Julia Santoso dan ayah dari 4 anak yang merupakan ahli warisnya. “Dalam kasus pengambilalihan status pemegang saham pengendali PT ASM, sebagaimana dialami klien kami, Julia Santoso dan anak-anaknya yang merupakan ahli waris Irawan Tanto dalam PT ASM, tampak instrumen pengawasan (Kompolnas dan Irwasum dan Karowassidik serta Propam) mandul, karena semua laporan kami tidak ada tindak lanjut dan tidak ada produk yang dihasilkan dan diinformasikan kepada Pelapor (Ibu Julia Santoso),” ujar Petrus kepada wartawan, Minggu (5/1/2025). Menurut Petrus, pimpinan Polri cenderung hanya fokus pada kasus-kasus viral, sementara pada kasus lain di mana diduga terjadi pemerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik terhadap warga negara Indonesia yang sedang menghadapi proses hukum, baik di Bareskrim Polri maupun di tingkat Polda dan Polres, cenderung didiamkan atuh bahkan dibiarkan. “Banyak yang apresiasi ketika Pimpinan Polri menindak tegas beberapa oknum Polisi termasuk Dirnarkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Simanjuntak, yang dipecat karena terlibat kasus pemerasan terhadap WN Malaysia di Djakarta Warehouse Project (DWP). Hanya kami melihat tidak konsisten, cendrung diskriminasi dan bahkan diduga melakukan pembiaran pada kasus pemerasan oleh oknum polisi di kasus-kasus lain,' ujar Petru
POLISI PERSEKONGKOLAN PEMERASAN TPDI DISKRIMINASI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Koordinator TPDI: KPK Jadi Alat Politik Jokowi Lewat 'Partai Perorangan'Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus SH menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap PAW Anggota DPR RI menunjukkan bahwa KPK dijadikan alat politik mantan Presiden Joko Widodo.
Baca lebih lajut »
Dukung Pariwisata Indonesia, Waketum Koordinator Kadin Sebut Stakeholders Harus Bekerja SamaMenteri Pariwisata sepakat untuk meningkatkan koordinasi dengan stakeholders.
Baca lebih lajut »
18 Anggota Polri Ditangani Mabes Polri Terkait Kasus PemerasanMabes Polri mengambil alih penanganan kasus pemerasan oleh 18 anggota Polri dari Polsek Kemayoran, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya. Kasus ini melibatkan warga negara Malaysia sebagai korban.
Baca lebih lajut »
Polri: Sidang etik Aipda R bukti Polri tindak tegas personel bersalahKepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho mengatakan sidang etik terhadap Aipda R, anggota Polrestabes Semarang terduga pelaku ...
Baca lebih lajut »
KBPP Polri: Penggabungan Kemendagri dan Polri kontraproduktifDewan Penasihat Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri Bimo Suryono mengatakan penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan ...
Baca lebih lajut »
Amnesty International Indonesia: Ada 116 Kasus Kekerasan yang Diduga Dilakukan PolriAmnesty International Indonesia mendokumentasikan setidaknya ada 116 kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian.
Baca lebih lajut »