Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus SH menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap PAW Anggota DPR RI menunjukkan bahwa KPK dijadikan alat politik mantan Presiden Joko Widodo.
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, Selasa dalam kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku.
Menurut Petrus, publik menilai penetapan status tersangka kepada Hasto jelas memosisikan KPK sebagai alat politik mantan Presiden Joko Widodo lewat kroni-kroninya di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
KPK Hasto Kristiyanto Politik Korupsi Jokowi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Curhat Dewas KPK Kesulitan Tangani Kasus Etik Nurul GhufronKasuspelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dinilai jadi yang paling sulit ditangani Dewas KPK
Baca lebih lajut »
Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK, Guntur Romli: Kenapa Sekjen PDIP yang Jadi Sasaran?Berita Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka KPK, Guntur Romli: Kenapa Sekjen PDIP yang Jadi Sasaran? terbaru hari ini 2024-12-24 17:58:59 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Jadi Koordinator Tim Pengawas Intelijen DPR, Dasco Harap Tidak Ada Penyalahgunaan KekuasaanWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat intelijen negara.
Baca lebih lajut »
Presiden Minta Efisiensi Anggaran, Kenapa 7 Menko Justru Minta Tambahan Anggaran Rp5,18 Triliun?Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menyinggung pernyataan Menteri Koordinator yang mengeluhkan anggaran hanya Rp9 miliar setahun.
Baca lebih lajut »
Eks Plt Karutan KPK Menangis Minta Keringanan Hukuman dalam Kasus Pungli Rutan KPKPlt Kepala Rutan KPK Deden Rochendi menangis meminta keringanan hukuman dalam kasus pungli Rutan KPK.
Baca lebih lajut »
DPR Tetapkan 5 Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK di Sidang ParipurnaAwalnya, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan capim KPK. Selanjutnya, Ketua DPR Puan Maharani menanyakan kepada anggota apakah capim dan lima anggota Dewas KPK dapat disahkan.
Baca lebih lajut »