KontraS menilai terdapat klausul yang kabur atau obscuur dalam pembentukan DPN.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS mengkritik pembentukan Dewan Pertahanan Nasional atau DPN oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2024. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto ditunjuk kepala negara sebagai Ketua Harian dan Sekretaris DPN pada 16 Desember lalu.
Pasal ini telah secara spesifik mengatur bahwa tugas DPN hanya sebatas membantu kepala negara untuk menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan ihwal pertahanan negara. Istana telah memastikan bahwa DPN berbeda dengan Wantannas. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan perbedaan antara DPN dan Wantannas. “Kalau ketahanan kan lebih pada ketahanan, ada keamanan juga. Ini benar-benar sektornya pertahanan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Mengenal Fungsi SUTET: Apa Fungsi dari SUTET dan Manfaatnya bagi Distribusi ListrikPelajari apa fungsi dari SUTET dan perannya yang vital dalam sistem distribusi listrik. Temukan manfaat, cara kerja, dan dampak SUTET bagi masyarakat.
Baca lebih lajut »
Fungsi-Fungsi Sel Mitokondria, Pembangkit Tenaga Utama dalam SelPelajari fungsi sel mitokondria sebagai pembangkit energi utama sel dan perannya dalam berbagai proses penting seperti metabolisme dan apoptosis.
Baca lebih lajut »
Fungsi-Fungsi Sel Mitokondria, Pembangkit Tenaga Utama dalam SelPelajari fungsi sel mitokondria sebagai pembangkit energi utama sel dan perannya dalam berbagai proses penting seperti metabolisme dan apoptosis.
Baca lebih lajut »
Pengertian Fungsi dan Jenis-Jenisnya dalam Matematika, Simak PenjelasannyaPelajari pengertian fungsi dalam matematika, jenis-jenis fungsi, sifat-sifat fungsi, dan penerapannya. Pahami konsep dasar fungsi dengan contoh yang jelas.
Baca lebih lajut »
DPN Dibentuk Presiden Prabowo, Ancaman Demokrasi?Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) oleh Presiden Prabowo Subianto menuai kekhawatiran terkait ancaman terhadap demokrasi. Pasal dalam Perpres yang mengatur fungsi DPN dinilai multitafsir dan berpotensi dimanfaatkan kepentingan tertentu.
Baca lebih lajut »
DPN Peradi Gelar Ujian Profesi Advokat Serentak di 39 KotaJPNN.com : DPN Peradi menggelar ujian profesi advokat secara serentak di 39 kota seluruh Indonesia.
Baca lebih lajut »