Publik butuh penjelasan apa urgensi pemerintah baru membentuk jumlah kementerian lebih banyak dari sebelumnya.
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu . Pertemuan berlangsung tertutup sekitar 30 menit membahas masalah kesehatan dan politik.
Akan tetapi, Arya juga mengingatkan, pemerintah dan DPR baru saja melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara. Pada revisi itu, pembatasan jumlah kementerian paling banyak 34 telah dihapus. Setelah melalui revisi, undang-undang itu mengatur bahwa presiden memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah kementerian yang akan dibentuk.
Dalam pertemuan yang diisi dengan makan siang dan minum kopi bersama itu, Prabowo dan SBY berbincang sekitar 1 jam. Prabowo pun mengunggah dua foto pertemuannya itu di media sosialnya seraya menuliskan, ”Kita optimistis bersama-sama wujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia.”Meski demikian, menurut Arya, Partai Demokrat akan sulit meminta banyak alokasi kursi menteri.
Prabowo Subianto Sby Partai Demokrat Menteri Kabinet Berita Aktual Uu Kementerian Negara Penambahan Kementerian
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Luhut Larang Pejabat Cawe-cawe soal Pengadaan BarangMenko Marves Luhut menegaskan larangan bagi pejabat publik untuk cawe-cawe demi menjaga kepercayaan publik.
Baca lebih lajut »
Tren Pengabaian Publik dalam Penyusunan Undang-Undang BerlanjutKendati pembahasan ketiga RUU disorot publik karena singkat dan tak libatkan publik,Menkumham justru sebut sebaliknya.
Baca lebih lajut »
Komunikasi Pejabat Publik & Tantangannya di Zaman DigitalBuruknya komunikasi publik, bersumber: diremehkannya logika publik oleh pemilik otoritas.
Baca lebih lajut »
Usai Dilantik, Gus Ipul Butuh Waktu Dua Hari untuk KonsolidasiGUS Ipul meminta waktu selama 1-2 hari untuk konsolidasi mengenai tugas yang akan dia selesaikan kegiatan maupun fokus program di masa kepemimpinannya
Baca lebih lajut »
Penyelundupan Tetap Marak, KKP Sebut Dibutuhkan Satgas Khusus Untuk Berantas Ekspor Ilegal Benih Bening Lobster (BBL)Berita Penyelundupan Tetap Marak, KKP Sebut Dibutuhkan Satgas Khusus Untuk Berantas Ekspor Ilegal Benih Bening Lobster (BBL) terbaru hari ini 2024-09-19 19:19:05 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Video: Kejar PDB 8%, Prabowo Butuh Tambah Investasi Rp 3.000 TriiunKejar Target PDB 8%, Prabowo Butuh Tambah Investasi Rp 3.000 Triliun per Tahun
Baca lebih lajut »