Konflik lahan masyarakat adat membuat mereka menderita di tanah leluhur. Hak-hak mereka terabaikan.
Save Our Borneo bersama sejumlah mahasiswa dan Barisan Pemuda Adat Nusantara Kotawaringin Barat membentangkan spanduk yang bertuliskan"Hutan Lebih Baik Dikelola oleh Masyarakat Adat " di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Jumat .3. Bagaimana upaya penuntasan konflik lahan masyarakat adat itu?Bagaimana situasi konflik lahan masyarakat adat di berbagai daerah di Tanah Air?
Di Simalungun, Sumatera Utara, salah seorang tetua adat, Sorbatua Siallagan , divonis penjara 2 tahun dan denda Rp 1 miliar karena dinyatakan bersalah menduduki konsesi kawasan hutan milik PT Toba Pulp Lestari. Sementara ia merasa kawasan itu adalah wilayah hutan adat masyarakat Oppu Umbak Siallagan. Vonis itu dijatuhkan kepadanya pada Rabu .
Masyarakat adat itu hidup selaras dengan alam dari hasil hutan adat dan perladangan di tanah ulayat seluas 851 hektar. Hidup mereka mulai terusik saat sebagian hutan adat itu diserahkan negara kepada PT Toba Pulp Lestari pada tahun 1993 melalui hak konsesi. Sejak itu, masyarakat adat di Desa Sihaporas ataupun desa lain di sekeliling Danau Toba menghadapi konflik agraria tanpa henti, sebagaimana dialami Sorbatua.
”Mereka tidak dapat apa-apa, bahkan menghadapi ancaman kriminalisasi. Tapi, sebagai strategi, apa yang dilakukan KLHK ini bisa dimanfaatkan, paling tidak untuk membantu perjuangan Kinipan agar dapat pengakuan sebagai MHA , dan menyelamatkan hutan serta ruang hidup mereka seluas 16.000 hektar lebih itu,” ucap Direktur Save Our Borneo Muhammad Habibi.
Alih fungsi lahan adat di Papua juga membuat ruang hidup warga suku Awyu dan Moi semakin sempit. Selama ini, mayoritas masyarakat adat di Papua, termasuk warga Awyu dan Moi, telah memanfaatkan hutan dan tanah adat sebagai ruang penghidupan bersama sekaligus keperluan berburu, berkebun, pangan, obat-obatan, budaya, ekonomi, dan pengembangan pengetahuan. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit akan menghilangkan fungsi dan daya dukung lingkungan alam.
Tokoh adat Kinipan, Effendi Buhing, mengungkapkan, masyarakat adat Kinipan legawa dengan hutan yang telah dibuka, yakni seluas 1.800 hektar, tetapi ia menginginkan agar pembukaan lahan dihentikan dan tidak dilanjutkan mengambil sisanya.Di NTT, sikap bijak pemerintah diperlukan.
Hutan Adat Konflik Lahan Content Brief Kompas Brief
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hari Internasional Masyarakat Adat, MIND ID Konsisten Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat AdatBerita Hari Internasional Masyarakat Adat, MIND ID Konsisten Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Adat terbaru hari ini 2024-08-13 22:38:43 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Pertahankan Lahan Masyarakat Adat, Sorbatua Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 MiliarPertahankan hutan adat, Sorbatua Siallagan divonis 4 tahun, diminta bayar Rp 1 miliar. Satu hakim berbeda pendapat.
Baca lebih lajut »
Masyarakat adat Sinjai harap konflik tenurial segera diselesaikanMasyarakat adat dari berbagai komunitas berharap pemerintah segera menyelesaikan konflik tenurial terhadap pengakuan dan perlindungan wilayah kawasan hutan ...
Baca lebih lajut »
Kemerdekaan dan Nasib Masyarakat Adat di IKNKeberadaan IKN memunculkan rasa tidak aman bagi komunitas masyarakat adat karena mereka telah mengalami konflik agraria.
Baca lebih lajut »
Lahan Bekas Terdampak Rob Disulap jadi Lahan PertanianTNI Kodim 0710 Pekalongan, Jawa Tengah bersama pemerintah setempat mengubah lahan bekas banjir air pasang laut atau rob menjadi lahan pertanian
Baca lebih lajut »
Kiamat Sawah Makin Nyata, Pemerintah Jokowi Siapkan Strategi IniPenyusutan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan sudah mengkhawatirkan karena berdampak pada produksi bahan pangan.
Baca lebih lajut »