Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) berharap lima peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak ...
Dari kiri ke kanan: Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Agung Budi Santoso, dan Direktur LBH Apik Jawa Barat Ratna Batara Munti dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat .
Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berharap lima peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa segera disahkan dalam waktu lima hari hingga 9 Mei 2024. Hal ini penting mengingat UU TPKS memandatkan peraturan pelaksana yang harus tersedia selambat-lambatnya dua tahun setelah UU tersebut disahkan pada 9 Mei 2022.Pihaknya pun menyampaikan dalam hal ini, tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah selesai.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM minta DKPP cermati prinsip UU TPKS di kasus Hasyim Asy'ariKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk mencermati prinsip Undang-Undang Nomor 12 Tahun ...
Baca lebih lajut »
Undang-Undang di Colorado Lindungi Data Otak yang Ditangkap PerangkatColorado memperluas undang-undang privasinya mencakup perlindungan terhadap data otak yang dikumpulkan oleh berbagai perangkat
Baca lebih lajut »
KPU: Penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah sesuai undang-undangAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengeklaim penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam ...
Baca lebih lajut »
Ribuan Demonstran di Georgia Protes Undang-Undang Pengaruh Asing Saat Parlemen BahasParlemen Georgia menyetujui draf awal undang-undang kontroversial tentang pengaruh asing memicu protes jalanan baru di Tbilisi
Baca lebih lajut »
Begini Aturan Bikin Kandang Ternak Menurut Undang-undangAturan-aturan berikut bertujuan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan hewan, serta melindungi kepentingan masyarakat luas. Selengkapnya di bawah ini.
Baca lebih lajut »
Megawati Ajukan Amicus Curiae, KPU Sebut Istilah Itu tak Dikenal Undang-UndangKOMISI Pemilihan Umum KPU menegaskan istilah amicus curiae yang dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai sahabat pengadilan tidak dikenal dalam undang-undang
Baca lebih lajut »