Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menegaskan bahwa pencatutan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga terjadi dalam pengajuan bakal calon ...
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI menegaskan bahwa pencatutan Kartu Tanda Penduduk yang diduga terjadi dalam pengajuan bakal calon perseorangan di Pilkada Jakarta berpotensi melanggar hak warga negara.
“Pengumpulan untuk suatu kepentingan dan pengungkapan identitas seseorang oleh orang lain tanpa persetujuan pemilik identitas adalah pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ,” jelas Anis. Lebih lanjut, ia menegaskan, pencatutan KTP dalam proses pencalonan pilkada merupakan bentuk manipulasi pilihan politik warga negara dalam memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu.
Komisioner Komnas HAM RI periode 2017–November 2022, Beka Ulung Hapsara, mengadu secara langsung ke Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Minta Bawaslu Tindak Dharma-Kun Karena Catut KTP Warga JakartaJPNN.com : Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 Beka Ulung Hapsara mengaku KTP dia dan keluarganya dicatut pasangan Dharma-Kun.
Baca lebih lajut »
Cari Keadilan untuk Anaknya, Orangtua MHS Sambangi Komnas HAM, KPAI hingga Komnas PerempuanDirektur LBH Medan Irvan Saputra membeberkan peristiwa kronologis penganiyaan yang berakibat MHS meninggal dunia.
Baca lebih lajut »
Ketua Komnas HAM: Festival HAM 2024 forum refleksi dan evaluasiKetua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa Festival HAM 2024 merupakan forum refleksi dan evaluasi bagi pemangku kewajiban dan pemangku hak ...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Festival HAM 2024 dorong partisipasi ruang sipilKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Putu Elvina mengatakan bahwa Festival HAM 2024 mendorong partisipasi ruang sipil sebagai bentuk ...
Baca lebih lajut »
Jelang Pilkada, Komnas HAM Susun Kriteria Calon Kepala Daerah Sadar HAMMenjelang pilkada Komnas HAM menyusun panduan dan rujukan kriteria calon kepala daerah sadar HAM
Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Pemkab Langkat Langgar HAM Soal Seleksi PPPK 2023Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia menyatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat melakukan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan seleksi
Baca lebih lajut »