Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menyambut baik rencana pemerintah untuk memberikan amnesti kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Komnas HAM menekankan pentingnya proses asesmen dan rehabilitasi yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini dan mendorong pendekatan dialogis dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua memberikan apresiasi positif terhadap inisiatif pemerintah untuk memberikan amnesti kepada kelompok kriminal bersenjata ( KKB ) di Papua . Komnas HAM mendorong agar proses pemberian amnesti disertai dengan asesmen dan rehabilitasi yang komprehensif untuk memastikan keberhasilan inisiatif tersebut. Kepala Komnas HAM Papua , Frits Ramandey, menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani konflik di Papua .
Menurutnya, pemberian amnesti bukan sekadar pengampunan, tetapi harus disertai dengan upaya rehabilitasi dan pembinaan bagi para anggota KKB. Frits juga menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki pemahaman yang baik mengenai konflik di Papua dan berpotensi mengubah pendekatan dari operasi militer ke operasi dialogis yang lebih berfokus pada hak asasi manusia.Frits menyatakan bahwa Komnas HAM siap memberikan dukungan dan asesmen dalam proses pemberian amnesti. Ia juga menekankan perlunya melibatkan lembaga dan instansi terkait lainnya dalam mewujudkan rencana ini. Komnas HAM berkepentingan untuk memastikan bahwa pemberian amnesti tidak hanya berhenti pada pengampunan, tetapi juga diikuti dengan upaya pemberdayaan dan restorasi kepercayaan terhadap negara bagi para anggota KKB yang mendapatkan pengampunan. Proses asesmen diperlukan untuk menentukan sejauh mana pengampunan akan diberikan, baik secara kolektif maupun individu, guna menghindari potensi resistensi dan memastikan penerapan HAM secara adil dan efektif
Amnesti KKB Papua Hak Asasi Manusia Komnas HAM
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM: Amnesti bagi KKB untuk Resolusi Konflik di PapuaMeski mendukung rencana pemerintah memberikan amnesti bagi KKB di Papua, Komnas HAM mengingatkan pemerintah tetap perlu menyelesaikan sederet problem di Papua.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Dorong Perlindungan HAM Petugas Pemilu di Masa MendatangKomnas HAM mendesak agar penyelenggaraan pemilu di masa depan lebih memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi para penyelenggara pemilu, yang terdampak oleh beban kerja berat dan risiko kesehatan.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Harap Pemda Maybrat Jamin Keamanan dan Layanan Bagi Warga Pengungsi di Kampung ImsunKetua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro menyambut baik kepulangan 64 warga pengungsi ke Kampung Imsun, Distrik Aifat Selatan, Papua Barat Daya. Komnas HAM meminta Pemda Maybrat untuk memastikan jaminan keamanan, pemenuhan kebutuhan pokok, perbaikan rumah rusak, dan akses layanan publik bagi warga pengungsi dengan cepat, tepat, dan terukur, serta tanpa diskriminasi dan stigmatisasi. Komnas HAM juga meminta Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah Pemda Maybrat.
Baca lebih lajut »
Kapolda Papua: 37 personel TNI-Polri jadi korban KKB selama 2024Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin mengatakan, sebanyak 37 personel TNI-Polri menjadi korban saat menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) selama ...
Baca lebih lajut »
37 Personel TNI-Polri Korban KKB di Papua Selama 2024Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin mengatakan bahwa sebanyak 37 personel TNI-Polri menjadi korban KKB selama tahun 2024, baik penembakan maupun penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dan terluka. 16 anggota TNI gugur dan terluka, sisanya 11 anggota Polri, delapan diantaranya gugur. Aksi KKB diprediksi masih berlangsung di Provinsi Pegunungan.
Baca lebih lajut »
KKB Serang, Penganiayaan dan Penembakan TNI-Polri, Papua Tetap RawanKapolda Papua, Irjen Pol Patrige Renwarin mengungkapkan adanya 37 korban KKB selama 2024, terdiri dari 37 personel TNI-Polri dan 29 warga sipil tewas. Ia juga memprediksi ancaman KKB akan terus berlangsung di 2025.
Baca lebih lajut »