Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengusulkan fokus likuiditas hanya di sektor perumahan dan klaster untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Ia menekankan bahwa sektor perumahan dan hilirisasi menjadi kunci untuk mencapai target tersebut, dengan memberikan dorongan terhadap sektor fiskal dan moneter. Misbakhun juga menyatakan tugasnya di DPR adalah memastikan keinginan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen diwujudkan.
Senin, 10 Februari 2025 09:10 WIB Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kedua dari kiri) dalam acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025). ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas/pri.
Apabila likuiditas dapat dikhususkan di sektor perumahan, pertumbuhan delapan persen itu bukan sebuah utopia, bukan sebuah mimpi, tapi sebuah cita-cita Presiden yang bisa diwujudkan dalam kerja-kerja riil dan secara sektoral, Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mewacanakan likuiditas yang hanya bergulir secara khusus di sektor perumahan dan klaster. “Kalau kita bisa membangun klaster secara khusus yang menyediakan likuiditas secara khusus untuk sektor perumahan, sehingga likuiditas itu bergulir hanya di sektor perumahan saja dan di klaster secara khusus, saya yakin ini akan menjadi sebuah dorongan mesin pertumbuhan, dimana Pak Presiden ingin pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen,” ungkapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin. Menurut dia, salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi sektor perumahan adalah persoalan likuiditas. Saat ini, likuiditas di makroprudensial ada di Bank Indonesia (BI) yang diberikan peran pertumbuhan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran pertumbuhan dari BI bisa diimplementasikan untuk memberikan daya dukung terhadap program pemerintah terkait prioritas pembangunan saat ini, yaitu sektor perumahan yang sedang sangat serius digarap, lalu hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), sektor pertanian, dan sektor perikanan. Nantinya, lanjut dia, BI akan diminta untuk mewujudkan dukungan secara konkret dan riil dalam bentuk insentif likuiditas di sektor perumahan. Misbakhun menganggap sektor perumahan dan hilirisasi akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen yang memberikan dorongan terhadap sektor fiskal lima persen dan sektor moneter di kisaran 2-3 persen. “Apabila likuiditas dapat dikhususkan di sektor perumahan, pertumbuhan delapan persen itu bukan sebuah utopia, bukan sebuah mimpi, tapi sebuah cita-cita Presiden yang bisa diwujudkan dalam kerja-kerja riil dan secara sektoral,' katanya. Itu bisa diterjemahkan dalam sebuah program yang riil dan konkrit, tinggal bagaimana mengkonsolidasikan sebuah kebijakan itu dalam sebuah orkestrasi yang besar, tambahnya 'Tugas saya di DPR adalah memastikan bahwa apa yang menjadi keinginan Presiden itu diwujudkan oleh para lembaga-lembaga negara, kementerian-kementerian negara yang memberikan daya dukung terhadap program ini,” ujar dia.
LIQUIDITAS SEKTOR PERUMAHAN PERTUMBUHAN EKONOMI KOMISI XI DPR RI MUKHAMAD MISBAKHUN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi IV DPR Dorong Pemda Dukung Program Makan Bergizi GratisKomisi IV DPR mendorong Pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif berkontribusi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Robert J. Kardinal, anggota Komisi IV DPR, menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemda dan Pemerintah pusat dalam program ini. Dengan dukungan APBD dan dana desa, kemampuan fiskal pemerintah untuk menopang program ini akan semakin kuat.
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR RI Komitmen Usut Kasus Kehilangan Aset Negara dan Dorong Reformasi Sistem PengawasanKehilangan aset negara dalam skala besar memicu tindakan Komisi VI DPR RI. Komisi VI berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan. Selain itu, Komisi VI juga mendorong reformasi sistem pengawasan di semua BUMN. Komisi VI akan melakukan pemanggilan, audit lanjutan, dan edukasi untuk memastikan tidak ada kerugian negara berlanjut dan pemulihan aset yang hilang.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi II DPR dorong PTSL di Sumbar lewat pendekatan khususAnggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mendorong Kementerian ATR/BPN menggunakan pendekatan atau kebijakan tertentu untuk sertifikasi tanah ulayat dalam ...
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR Dorong Polri Usut Dalang Pagar Laut di TangerangKomisi IV meminta Polri segera turun menyelidiki dalang di balik pemasangan pagar laut di perairan utara Tangerang.
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR Dorong Kementerian UMKM Usulkan Tambahan AnggaranKomisi VII DPR RI mendorong Kementerian UMKM untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar dapat mengusulkan penambahan anggaran. Efisiensi anggaran yang dibebankan kepada Kementerian UMKM mencapai Rp 283,099 miliar.
Baca lebih lajut »
Komisi XI DPR Sebut DPR Tidak Terlibat Korupsi Dana CSR Bank IndonesiaUsai diperiksa KPK Satori dari Fraksi NasDem (anggota Komisi XI DPR RI) menyebut Komisi XI DPR RI juga diduga terlibat dalam korupsi dana CSR BI.
Baca lebih lajut »