Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mendorong Kementerian ATR/BPN menggunakan pendekatan atau kebijakan tertentu untuk sertifikasi tanah ulayat dalam ...
Jumat, 31 Januari 2025 00:32 WIBSaya dengan BPN Sumbar sudah mengadakan raker kecil-kecilan dan kita bertekad mendukung program Pak Menteri untuk PTSL, terutama di daerah-daerah yang mempunyai kearifan lokal khusus,
Di 100 hari kerja, Kementerian ATR/BPN berhasil menyelesaikan 14 hak pengelolaan lahan dari target 6 HPL. HPL yang terselesaikan antara lain terdiri atas 2 sertifikat di Aceh; Jambi 13 sertifikat; Kalimantan 8 sertifikat; Banten satu bidang; dan 9 sertifikat di Sumatra Barat. Menurut Rahmat, PR terbesar untuk PTSL terhadap tanah ulayat adalah bagaimana memberikan pemahaman bahwa program tersebut akan memberi dampak positif ke masyarakat setempat.
Legislator asal Dapil 1 Sumatera Barat ini turut menyoroti Tanah Objek Reforma Agraria yang menurutnya sebuah program yang baik. Oleh karena itu, ia mendorong program swasembada pangan dikaitkan dengan reformasi agraria. Pemanfaatan lahan ini juga bisa digunakan atau diberikan kepada petani-petani di sekitar lahan hutan, areal hutan yang kita jadikan objek lahan swasembada pangan yang akan diterbitkan TORA.
Hal lain yang tak kalah penting diingatkan Rahmat adalah transparansi, sehingga publik tak bertanya-tanya dan membuat isu dalam persoalan agraria menjadi liar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi VIII DPR Harapkan Biaya Haji 2025 Lebih MurahAskweni, anggota Komisi VIII DPR RI, berharap pemerintah dan dewan dapat menetapkan biaya haji 2025 yang lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia meminta Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriah/2025 Masehi memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penentuan biaya dan penyelenggaraan haji 2025.
Baca lebih lajut »
Dirnarkoba PMJ Kombes Donald Dipecat Buntut Kasus Pemerasan DWP, Anggota Komisi III DPR: Itu Langkah TepatPemecatan terhadap Donald sudah tepat.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IV DPR Minta Prabowo Evaluasi Menhut Buntut Rencana Babat Hutan 20 HektareDPR minta Prabowo evaluasi Menhut buntut rencana babat hutan 20 Hektare.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad Minta Pemindahan ASN ke IKN Jangan Terburu-buruAnggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad meminta pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur jangan terburu-buru. Dia pun meminta Menteri PAN-RB Rini Widyantini belajar dari kesalahan tahun lalu di mana ASN dipindahkan ke IKN secara terburu-buru menjelang dan setelah Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IV DPR: KKP dan TNI AL Harus Koordinasi agar Persoalan Pagar Laut TuntasKKP dan TNI AL harus koordinasi.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III DPR minta pemerintah tingkatkan pemberantasan judi daringAnggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pemerintah meningkatkan kinerja pada bidang hukum, terutama dalam memberantas praktik judi daring atau online ...
Baca lebih lajut »