Komisi X DPR RI menilai tak patut menyalahkan nikah dini dengan sekolah daring. Menurutnya, ada faktor lain yang membuat pernikahan dini terjadi. PernikahanDini BelajarDaring
angkat bicara soal BKKBN menerima laporan ada 6 siswa SMP di NTB nikah dini berawal dari sekolah daring. Komisi X menilai tak patut menyalahkan nikah dini dengan sekolah daring.
"Menurut saya, soal nikah muda jangan menyalahkan PJJ-nya , karena hanya beberapa daerah yang mungkin terjadi seperti itu. Seperti di NTB, memang sering kali terjadi nikah muda, data bisa dilihat dari BKKBN," kata Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf kepada wartawan, Rabu .Menurut Dede, tak ada kaitan antara nikah dini dengan sekolah daring. Sebab, dari media sosial pun kerap terjadi nikah dini.
"Jadi soal nikah atau tidak, bukan terkait PJJ, karena melalui media sosial pun seperti Facebook dan lain-lain sering kali terjadi pasangan nikah muda atau nikah lari," ujarnya.Lebih lanjut Dede mengatakan ada kemungkinan selama sekolah daring siswa mengalami kebosanan dan jenuh sehingga siswa mencari kegiatan lain dengan kawan mereka.
"Bahwa selama PJJ mungkin murid bosan, atau jenuh sehingga banyak yang mencari aktivitas lainnya. Ataudengan kawan-kawannya. Itu sebabnya peran orang tua harus memantau belajar anak di rumah," imbuhnya.Sebelumnya, BKKBN mendapatkan laporan di NTB ada 6 pelajar SMP melakukan pernikahan dini berawal dari sekolah daring. Pernikahan dini itu dipicu dari aktivitas chatting yang dilakukan para pelajar selama sekolah secara daring., akhirnya banyak nikah usia sekolah SMP.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR: Telegram Kapolri soal 'Sabotase' Tak Perlu Disikapi Berlebihan'Saya harap telegram Kapolri ini tidak disikapi secara melebar, terutama mengaitkan dugaan bahwa Kapolri seolah membenarkan dugaan sabotase atas kebakaran gedung Kejaksaan Agung,' ucap Herman. Kejagung Kapolri
Baca lebih lajut »
Komisi XI DPR Sepakati Laporan APBN 2019 dari PemerintahKomisi XI DPR menyepakati hasil laporan Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Dukung Perpusnas Ajukan Tambahan AnggaranPerpusnas bisa mengajukan anggaran yang lebih besar minimal Rp1 triliun.
Baca lebih lajut »
Komisi II Pertanyakan Aturan Soal Kampanye DaringBila tidak segera ada aturan dan pengawasan terkait hal tersebut, kampanye bakal terus terjadi hingga pencoblosan
Baca lebih lajut »
Komisi III Minta Dewas KPK tak Terpengaruh Pihak Luar |Republika OnlineLegislator minta Dewas KPK tak terpengaruh pihak luar terkait sidang etik Firli.
Baca lebih lajut »