Komisi X DPR sepakat membentuk panja tentang pembelajaran jarak jauh. Mengenai panja tersebut akan dibahas secara mendalam seusai reses.
"Oh iya Mas Menteri, selesainya dua panja di Komisi X, yaitu Panja Vokasi dan Panja PON itu, kemudian Komisi X memutuskan membuat dua panja baru, salah satunya berkaitan dengan Kemendikbud, yaitu Panja Pembelajaran Jarak Jauh. Kemudian satunya adalah berkaitan dengan Kementerian Pariwisata, itu Panja Kepariwisataan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng dalam rapat dengan Mendikbud Nadiem Makarim yang disiarkan langsung di YouTube DPR, Rabu .
Namun diketahui, saat ini DPR telah memasuki masa reses. Karena itu, sebut Agustina, mengenai Panja Pembelajaran Jarak Jauh akan dibahas secara mendalam seusai reses. "Sebagai informasi saja bahwa kami akan memulai membahas panja itu pada masa sidang berikutnya," terang Agustina. Sebelumnya, dalam rapat Komisi X dengan Nadiem sempat mengemuka mengenai kendala kebijakan program pembelajaran jarak jauh. Di mana, masih ada siswa di Provinsi Banten yang kesulitan mengakses program 'Belajar dari Rumah' yang disiarkan diBelajar dari Rumah di TVRI itu bisa dikatakan sebagai salah satu program dari pembelajaran jarak jauh. Namun sayang, untuk bisa mengakses TVRI, masih ada warga di Provinsi Banten yang harus menggunakan parabola.
"Saya kebetulan dapil Banten I. Mengenai sistem pembelajaran lewat TVRI yang kemudian langsung dieksekusi oleh Kemendikbud.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR Beri Catatan soal Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas TerorismeRancangan Perpres pelibatan TNI dalam memberantas tindak pidana terorisme hingga kini masih menjadi perdebatan.
Baca lebih lajut »
Masukan untuk Mas Nadiem dari UMJ dan Komisi X DPRBerita Pendidikan: Mendikbud Nadiem Makarim memang sudah mengeluarkan regulasi untuk mempermudah proses belajar dari rumah, tetapi belum cukup. BeritaPendidikan
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Terbuka untuk Usulan Modifikasi Pilkada Serentak 2020Prinsip bagi Komisi II DPR adalah jangan sampai penyelenggaraan pilkada justru membuka atau makin memperbesar risiko penyebaran Covid-19.
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Beberkan Pekerjaan Berat KSAL dan KSAU BaruKomisi I DPR meminta KSAL yang baru menjaga teritorial dari serbuan nelayan asing. Sementara KSAU mesti memperhatikan alutsista usang.
Baca lebih lajut »
Komisi XI: Relaksasi Kredit Dinilai Belum Optimal | Republika OnlineBelum optimalnya relaksasi kredit karena minimnya sosialisasi
Baca lebih lajut »
Cek Pencairan THR PNS dan PJLP DKI, Pimpinan Komisi DPRD: Sebelum Hari H Harus DibayarTHR tersebut termasuk milik penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) seperti pegawai harian lepas (PHL) dan petugas prasarana dan sarana umum (PPSU).
Baca lebih lajut »