Komisi VIII DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar tidak lagi menggunakan hujan buatan dalam menangani atau memadamkan kebakaran ...
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dan BNPB di Kompleks Parlemen, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Senin . Jakarta - Komisi VIII DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar tidak lagi menggunakan hujan buatan dalam menangani atau memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Tanah Air.
"Komisi VIII DPR RI meminta BNPB agar penanganan karhutla tidak lagi menggunakan hujan buatan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dan BNPB di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Menurut Ace, permintaan tersebut perlu dilakukan oleh BNPB guna meminimalisasi kerusakan tanaman atau buah milik petani akibat hujan buatan yang membuat kandungan tanah menjadi asin.
Permintaan yang juga merupakan salah satu poin kesimpulan dalam rapat tersebut lalu disambut baik oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VIII DPR RI Syaifullah Tamliha menyampaikan bahwa langkah BNPB dalam membuat hujan buatan untuk menangani karhutla beberapa waktu lalu berdampak terhadap petani buah di Kalimantan. Ia mengatakan hujan buatan yang memicu terjadinya penyemaian garam itu membuat tanaman-tanaman menjadi layu.
“Sudah musim panas terjadi karhutla, diperburuk dengan hujan buatan, sedangkan saat ini musim hujan petani juga semakin kesulitan banyak yang gagal panen,” kata dia.*
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VIII DPR minta Mensos pastikan penyaluran bansos tepat sasaranKomisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat waktu, tepat nilai, tepat jumlah, dan ...
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR Minta Negara Tahan Jemaah Umrah Backpacker di ImigrasiWakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan mengusulkan pemerintah bisa memberi tindakan langsung pada pelaku umrah backpacker bila regulasi pelarangan ditegaskan.
Baca lebih lajut »
Tangis Mensos Risma di Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Karena Hal IniMomen itu ketika anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar M. Ali Ridha cerita soal warga bernama Semi (90 tahun) tak dapat bantuan sosial pemerintah.
Baca lebih lajut »
Momen Mensos Risma Menangis Saat Rapat dengan Komisi VIII DPRMomen Mensos Risma menangis terjadi saat ia mendengarkan laporan dari salah satu anggota Komisi VIII DPR RI terkait seorang nenek sebatang kara berusia 90 tahun di Magetan, Jawa Timur yang hidup susah namun tidak terjangkau bantuan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Mensos Sebut Realisasi Anggaran 2023 Kemensos Tercapai 98 Komisi VIII DPR RI MengapresiasiMENTERI Sosial Tri Rismaharini menegaskan realisasi anggaran 2023 Kemensos mencapai 98 atau Rp8553 triliun dari Rp8727 triliun Realisasi tersebut berasal dari anggaran belanja pegawai
Baca lebih lajut »
Rapat dengan Mensos, Anggota Komisi VIII DPR Pertanyakan Pembagian Bansos Jelang Pemilu 2024Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijaya menyoroti pemberian bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »