Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan mengusulkan pemerintah bisa memberi tindakan langsung pada pelaku umrah backpacker bila regulasi pelarangan ditegaskan.
Selasa, 19 Mar 2024 06:30 WIBWakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengusulkan kepada pemerintah agar menahan keberangkatan jemaah umrah backpacker atau mandiri di imigrasi. Hal ini diusulkan olehnya bila sudah ada regulasi yang tegas terkait umrah backpacker.
Kang Ace beralasan, bila umrah backpacker dibiarkan tanpa ada kontrol regulasi dari negara dapat melahirkan banyak masalah baru di Arab Saudi, khususnya masalah yang dibawa Warga Negara Indonesia yang tidak kembali ke Tanah Air. Untuk itu, Ketua DPP Partai Golkar ini menyarankan, Kemenag khususnya Ditjen PHU untuk konsisten dengan regulasi yang ada, tepatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 86 ayat 1 dan 2 yang menyebut ibadah umrah hanya dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah , yakni biro travel yang terdaftar dan berizin di Kemenag.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VIII DPR: Mari Jadikan Momentum Ramadhan untuk Memperkuat Bangsa dan Berkasih SayangKetua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta seluruh umat Islam di Indonesia untuk menghargai dan menghormati perbedaan awal Bulan Ramadhan 1445 H.
Baca lebih lajut »
Rencana Kantor Urusan Agama (KUA) Layani Semua Agama, Ini Pendapat Komisi VIII DPR RIBerita Rencana Kantor Urusan Agama (KUA) Layani Semua Agama, Ini Pendapat Komisi VIII DPR RI terbaru hari ini 2024-03-19 03:57:55 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Komisi VIII minta Menag lakukan kajian komprehensif soal layanan KUAKomisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) agar melakukan kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan berkenaan dengan rencana ...
Baca lebih lajut »
Komisi VIII minta Menag ambil langkah soal umrah 'backpacker'Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengambil langkah yang diperlukan guna merespons maraknya umrah mandiri atau ...
Baca lebih lajut »
Komisi II Minta Otorita IKN Bangun Gedung DPR Paling AkhirKomisi II DPR meminta Badan Otorita Ibukota Nusantara (IKN) agar pembangunan gedung parlemen dilakukan terakhir, atau setelah bangunan lain selesai.Harapan
Baca lebih lajut »
Pilot Batik Air Tidur Anggota Komisi V DPR Minta Seluruh Maskapai Patuhi Rekomendasi KNKTAnggotaKomisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta seluruh maskapai penerbangan di Tanah Air melaksanakan rekomendasi keselamatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi
Baca lebih lajut »