WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengungkapkan bahwa anggota dewan turut mengincar insentif elektoral dari program bantuan sosial bansos dari pemerintah
Massa aksi yang didominasi emak-emak dari Gerakan Keadilan Rakyat berunjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jakarta
Pakar hukum tata negara, Abdul Chair Ramadhan, mengkritik kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili pelanggaran administratif yang TSM pada Pemilu 2024. KPU terbukti membiarkan selisih perolehan suara Partai Golkar pada dapil Jawa Timur VI atas keberatan yang disampaikan saksi Partai Demokrat bernama Saman.
Insentif Elektoral Bansos Caleg Presiden
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tangis Mensos Risma di Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Karena Hal IniMomen itu ketika anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar M. Ali Ridha cerita soal warga bernama Semi (90 tahun) tak dapat bantuan sosial pemerintah.
Baca lebih lajut »
Momen Mensos Risma Menangis Saat Rapat dengan Komisi VIII DPRMomen Mensos Risma menangis terjadi saat ia mendengarkan laporan dari salah satu anggota Komisi VIII DPR RI terkait seorang nenek sebatang kara berusia 90 tahun di Magetan, Jawa Timur yang hidup susah namun tidak terjangkau bantuan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Mensos Sebut Realisasi Anggaran 2023 Kemensos Tercapai 98 Komisi VIII DPR RI MengapresiasiMENTERI Sosial Tri Rismaharini menegaskan realisasi anggaran 2023 Kemensos mencapai 98 atau Rp8553 triliun dari Rp8727 triliun Realisasi tersebut berasal dari anggaran belanja pegawai
Baca lebih lajut »
Rapat dengan Mensos, Anggota Komisi VIII DPR Pertanyakan Pembagian Bansos Jelang Pemilu 2024Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijaya menyoroti pemberian bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh pemerintah menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR minta Mensos pastikan penyaluran bansos tepat sasaranKomisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat waktu, tepat nilai, tepat jumlah, dan ...
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR Minta Negara Tahan Jemaah Umrah Backpacker di ImigrasiWakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan mengusulkan pemerintah bisa memberi tindakan langsung pada pelaku umrah backpacker bila regulasi pelarangan ditegaskan.
Baca lebih lajut »