Komisi VIII akan mengkaji lebih lanjut dikeluarkannya keputusan menteri tersebut.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi VIII Yandri Susanto, dalam kesimpulan rapat kerja dengan Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis .
Kendati demikian, Yandri mengatakan, pihaknya belum dapat menyetujui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatanMenag: 359 Jemaah Ajukan Pengembalian Setoran Pelunasan Biaya Haji"Selain itu, Komisi VIII raker lanjutan membahas usulan Menag mengenai realokasi anggaran non-operasional program Penyelenggran haji dan umrah pada APBN tahun anggaran 2020 belum direalisaiskan sebagai implikasi dari pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 1441 H/2020 M,"...
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Umumkan Haji Batal Sebelum Rapat dengan Komisi VIII DPR, Menag Minta MaafMenag Fachrul Razi meminta maaf kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII DPR RI, karena mengumumkan pembatalan penyelenggaraan ibadah haji 2020 sebelum rapat dengan Komisi VIII. Begini katanya: Haji2020
Baca lebih lajut »
Sore Ini, Komisi I DPR Rapat dengan Menhan Prabowo dan Panglima TNIKomisi I DPR RI dijadwalkan akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Panglima...
Baca lebih lajut »
Soal Salat Jumat Ganjil Genap, Ini Pendapat Komisi Dakwah MUIDewan Masjid Indonesia (DMI) mengatur pelaksanaan Salat Jumat menjadi dua gelombang, dengan aturan ganjil-genap yang didasarkan...
Baca lebih lajut »
Suparman Komisi Yudisial Harus Tegur Hakim Kasus Novel BaswedanDari pengakuan Novel Baswedan itu, Suparman menilai hakim telah melontarkan pertanyaan yang bersifat menjerat.
Baca lebih lajut »
Alustita Berguguran, Komisi I DPR RI Desak Peremajaan | Republika OnlinePerlu dibuat standar baru yang lebih tinggi terkait kelayakan terbang alutsista
Baca lebih lajut »
Komisi Anti-Persaingan Usaha Uni Eropa Investigasi Praktik Bisnis Apple Pay dan App Store - Tribunnews.comRegulator menilai aturan baru yang diterapkan layanan raksasa teknologi Apple inc. dapat melanggar aturan persaingan UE.
Baca lebih lajut »