Perlu dibuat standar baru yang lebih tinggi terkait kelayakan terbang alutsista
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kurang dari satu bulan dua buah pesawat militer milik Tentara Nasional Indonesia jatuh. Pada tanggal 6 Juni 2020 helikopter kepunyaan TNI AD jatuh di Kendal, Jawa tengah dan disusul pesawat tempur milik TNI AU jatuh di Kampar, Riau, pada tanggal 15 Juni 2020. Praktis dua kejadian ini mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI. Anggota Komisi I DPR RI,Sukamta mengucapkan duka cita kepada TNI atas kecelakaan ini.
Oleh karena itu, menurut Sukamta, “evaluasi rutin harus terus dilakukan. Mungkin kita perlu buat standar baru yang tinggi atas kondisi kelayakan terbang pesawat alutsista. Jadi standar kelayakan yang ada sekarang dibuat lebih ketat lagi. Pesawat yang selama ini masih dikatakan layak terbang oleh standar lama, bisa jadi sudah tidak layak terbang menurut standar baru nanti.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pesawat TNI Jatuh, Komisi I DPR Desak Prabowo Audit AlutsistaUsai pesawat tempur TNI AU jatuh di Riau, Komisi I DPR menilai audit alutsista pertahanan mendesak dilakukan saat ini.
Baca lebih lajut »
DPR RI: Perlu kemudahan Bagi UMKM Peroleh Sertifikat Halal | Republika OnlineOrmas Islam bisa berperan membantu sertifikasi halal untuk UMKM
Baca lebih lajut »
Komisi I Uji Kelayakan 32 Calon Duta Besar RIKomisi I DPR secara resmi memulai uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk mengisi posisi duta besar RI di luar negeri. Ada setidaknya 32 calon duta besar yang akan mengikuti fit and proper test selama tiga hari ke depan.
Baca lebih lajut »
DPR desak Kemhan audit alutsista TNI terkait jatuhnya pesawatKomisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk melakukan audit alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI terkait jatuhnya pesawat latih ...
Baca lebih lajut »
Penyelenggaraan Haji Batal, Dana APBN Lari ke Mana Pak Menag?Komisi VIII DPR mempertanyakan dana haji dari APBN yang telah digunakan sebelum ada pembatalan penyelenggaraan haji. ibadahhaji2020batal
Baca lebih lajut »
120 Orang Daftar Calon Anggota Komisi Yudisial |Republika OnlinePansel KY telah memperpanjang tiga kali masa pendaftaran
Baca lebih lajut »