Ormas Islam bisa berperan membantu sertifikasi halal untuk UMKM
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai daerah perlu dipermudah dalam pengurusan berbagai macam sertifikasi seperti untuk memperoleh produk halal. "UMKM ini kecil sehingga mereka agak sulit untuk ikut program sertifikat halal yang mahal dan juga lama," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf dalam rilis di Jakarta, Rabu.
Fraksi PKS, menurut dia, saat ini sedang mencari solusi yang dapat memuaskan segala pihak, baik konsumen maupun UMKM. Menurut Bukhori, sejauh ini ada dua opsi yang tersedia."Pertama, kita bebaskan saja dari sertifikasi halal khusus untuk UMKM. Atau, kita bebaskan sertifikasi halal cukup pada produk-produk yang sudah disepakati kehalalannya," ujar Bukhori.
Terkait dengan meningkatkan kinerja UMKM, sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengembangkan program Kakak Asuh UMKM untuk mempercepat upaya transformasi digital para pelaku UMKM, terutama melalui pasar daring.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bantu UMKM, Erick Luncurkan Pasar Digital UMKM dari BUMN |Republika OnlineUMKM merupakan sektor yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia
Baca lebih lajut »
Pastikan UMKM Tetap Tumbuh, Telkom Jadi Data Centralized Agregator PaDI UMKMPaDi UMKM adalah program Kementerian BUMN untuk membantu UMKM menjalankan roda perekonomian.
Baca lebih lajut »
DPR RI Gelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IVSidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus korona (covid-19).
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna Usai Reses Hanya Dihadiri 309 Anggota DPR RISebanyak 309 anggota DPR RI yang hadir terdiri dari 227 virtual, dan 82 hadir fisik di ruang rapat paripurna. rapatparipurna
Baca lebih lajut »
Jangan Kaget jika Ada Nama Nikita Mirzani di Daftar Caleg DPR RINikita Mirzani memutuskan akan terjun ke dunia politik, dengan menjadi caleg DPR RI pada Pemilu 2024, lewat partai apa? NikitaMirzani
Baca lebih lajut »
DPR : Kurikulum Tahun Ajaran Baru di Masa Pandemi Perlu DisusunMenurut Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, pedoman yang menjadi persiapan menjalani kenormalan baru di sekolah tersebut belum memuat secara detail terkait kurikulum di masa pandemi covid-19,
Baca lebih lajut »