Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, dipanggil Komisi VI DPR untuk memberikan penjelasan soal PMN sebesar Rp5 triliun.
Rapat dibuka sekitar pukul 11.15 WIB, molor sekitar sejam lebih dari awalnya dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Rapat dibuka secara terbuka.
"Rapat hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda hari ini membahas pendalaman PMN tunai 2022," ungkap Pimpinan Rapat Martin Manurung dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Senin .PT PLN sebelumnya resmi mendapat penyertaan modal negara sebesar Rp 5 triliun. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara.
Dikutip detikcom, pada Pasal 1 dijelaskan Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PLN. "Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Rp 5.000.000.0OO.000,00 ," bunyi Pasal 2 Ayat 1 PP tersebut. Darmawan menjelaskan suntikan modal Rp 5 triliun sudah diterima PLN sejak Oktober yang lalu. Pencairan dilakukan dua kali, tanggal 24 dan 27 Oktober 2022.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VI DPR RI dan Adhi Karya Berkolaborasi Sosialisasikan Peran BUMN untuk UMKMKomisi VI DPR RI dan Adhi Karya berkolaborasi dalam sosialisasi peran kemitraan UMKM BUMN dalam mendorong perekonomian, di Jakarta, Jumat (25/11).
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu KeharusanMenurut Komisi VII DPR, potensi dan bauran EBT di RI sangat besar. Dari skala listrik saja untuk total tenaga surya potensinya bisa sampai 3.290 GW.
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR Setujui Pemberian PMN Kepada PT Adhi Karya, Darmadi Durianto Bilang BeginiKomisi VI DPR RI menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN konstruksi, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Baca lebih lajut »
Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan KemenkumhamTerbaru RKUHP, Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Komisi VI DPR Menerima Pengajuan PMN dari PT Waskita KaryaKomisi VI DPR memahami dan menerima alasan di balik pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Senin (21/11/2022).
Baca lebih lajut »
Soal Surpres Calon Panglima TNI, Anggota Komisi I DPR: Kita Tunggu YaAnggota Komisi Pertahanan DPR Dave Akbarshah Fikarno mengatakan belum menerima surat presiden tentang calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Dave mengatakan belum bisa memastikan kapan surpres itu akan diterima oleh anggota Komisi I DPR.
Baca lebih lajut »