DPR minta pemerintah lindungi kepentingan industri kecil soal TKDN
Komisi VI) Nomor 46 Tahun 2022 yang IKM berpartisipasi memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah diminta diawasi ketat menghidari penyalahgunaan dari perusahaan berskala besar.
"Diawali dengan membuat dan mendaftarkan perusahaan dalam skala yang memenuhi klasifikasi industri kecil, dengan verifikasi dari pejabat pemerintah terkait yang dilakukan secara daring hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan, pelaku usaha ini dengan mudah mendaftarkan usahanya sebagai pabrikan atau produsen produk tertentu," bebernya. Tak hanya itu, Darmadi menduga modus sejenis juga terjadi pada kebutuhan sistem pendingin udara dalam proyek-proyek pemerintah.
Bahkan terbaru, menurutnya lagi, ada perusahaan AC asal Jepang yang tengah bersiap mendirikan fasilitas produksi baru di Indonesia dengan nilai investasi mencapai 3,3 Triliun rupiah. Dijadwalkan siap beroperasi di tahun depan, kata Darmadi, perusahaan ini bakal menyerap sekitar 2,500 tenaga kerja. “Disinilah pemerintah mesti hadir. Tak hanya mendorong investasi, namun pula memastikan kenyamanannya melalui penguatan pengawasan dengan koordinasi berbagai kementerian terkait. Selekasnya, sebelum menjadi semakin masif dan mengancam investasi dalam negeri,” pungkasnya.
Dpr Industri Kecil Tingkat Komponen Dalam Negeri
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi VI DPR: Aturan TKDN Berpotensi Buat Investor Besar HengkangJPNN.com : Lemahnya pengawasan TKDN di lapangan, justru berpotensi membuat investor hengkang.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Perusahan Besar Penikmat TKDN Industri Kecil DitertibkanGold
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi II DPR minta KPU jelaskan penggunaan anggaran Pemilu 2024Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta Komisi Pemilihan Umum untuk menjelaskan penggunaan anggaran Pemilu 2024. Ahmad Doli menyampaikan ...
Baca lebih lajut »
Tekan Penyebaran Virus Mpox, Komisi IX DPR Minta Pintu Masuk ke RI Diperketat dengan Skrininglangkah cepat dan responsif seperti itu perlu diambil untuk menghindari risiko yang lebih buruk terhadap penyebarannya Ia mengatakan skrining ketat diperlukan di pintu-pintu masuk negara
Baca lebih lajut »
Raker dengan Komisi VI DPR, Kementerian Investasi Minta Tambahan AnggaranMenteri Investasi Rosan Roeslani mengikuti Raker perdana bersama Komisi VI DPR RI. Dalam rapat ini, ia meminta penambahan anggaran Rp 889 miliar.
Baca lebih lajut »
Cak Imin Minta Komisi II DPR Turun Tangan Telusuri Pencatutan KTPKomisi II DPR diminta untuk turun tangan menelusuri kasus pencatutan KTP warga Jakarta yang diduga digunakan untuk mendukung calon independen
Baca lebih lajut »