Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18/2024 yang mengubah aturan kewajiban domestic market obligation (DMO) berdampak pada kenaikan harga di tingkat
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/2024 yang mengubah aturan kewajiban domestic market obligation berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen, serta mengganggu stabilitas ketersediaan minyak goreng.Permendag 18/2024 menghapus kewajiban DMO untuk minyak curah dan mengalihkan sepenuhnya untuk MinyaKita . Penghapusan minyak curah sudah pasti membawa konsekuensi naiknya biaya produksi, di mana kenaikan itu dibebankan kepada rakyat atau konsumen.
Sebab saat ini daya beli masyarakat sedang terpuruk, baik di masyarakat kelas bawah maupun masyarakat kelas menengah bawah. Belum lagi banyaknya pemutusan hubungan kerja di berbagai industri dan sulitnya mencari pekerjaan baru. Semestinya, kata Amin, kondisi perekonomian rakyat harus menjadi pertimbangan juga, jangan hanya melihat dari sisi pengusaha sawit saja.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pilkada 2024 Pakai Putusan MK, DPR: Selanjutnya, KPU Konsultasi dengan Komisi II DPRKPU perlu konsultasi dengan Komisi II DPR bahas PKPU pascaputusan MK pada Senin mendatang.
Baca lebih lajut »
Ketua KPU sebut Senin Bakal Konsultasi dengan Komisi II DPR RI soal Putusan MKBerita Ketua KPU sebut Senin Bakal Konsultasi dengan Komisi II DPR RI soal Putusan MK terbaru hari ini 2024-08-23 03:10:17 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR RI evaluasi pelaksanaan reforma agraria di YogyakartaKomisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta dalam rangka evaluasi ...
Baca lebih lajut »
Golkar Beri Saran KPU Berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR RIJakarta, tvOnenews.com - Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily revisi Undang-Undang (UU) Pilkada kemungkinan belum akan disahkan. Pasalnya, tanggal 27 Agustus ini proses pendaftaran dari calon kepala daerah sudah dilakukan.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Terima Draf PKPU Sesuai Putusan MK, Hari Senin DiputuskanDoli bilang, Komisi II bersama dengan KPU akan mengesahkan PKPU yang sesuai putusan MK
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR RI Pastikan Revisi UU Sisdiknas Tidak Akan Dilakukan Pada Tahun IniDPR sudah menolak rencana revisi UU Sisidiknas untuk periode saat ini karena membutuhkan pembahasan yang lebih dalam dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat
Baca lebih lajut »