Komisi Kejaksaan tak diberi akses untuk memeriksa jaksa Pinangki Sirna Malasari. Ia diduga dilindungi oleh pejabat yang memiliki kekuasaan besar di kejaksaan. KoranTempo
JAKARTA – Komisi Kejaksaan mendesak penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mengungkap dugaan suap senilai US$ 10 juta yang diterima jaksa Pinangki Sirna Malasari dari Joko Soegiarto Tjandra. Suap itu dimaksudkan untuk mengurus penerbitan fatwa bebas dari Mahkamah Agung. Komisi menganggap pengusutan terhadap kasus jaksa Pinangki tersendat lantaran dia diduga dilindungi oleh seorang pejabat yang memiliki kekuatan besar di kejaksaan.
Pinangki kemudian bertugas mengurus administrasi di Kejaksaan Agung sebagai bagian dari upaya pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Dia juga memberikan uang senilai US$ 50 ribu kepada mantan pengacara Joko, Anita Kolopaking, agar bertugas mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Skandal ini juga melibatkan seorang anggota staf di Mahkamah Agung. Juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro, mengaku belum pernah mendengar ihwal adanya permohonan fatwa untuk Joko Tjandra.
Barita sudah mengundang Pinangki dua kali untuk mengikuti pemeriksaan etik. Namun Pinangki terus mangkir. Kejaksaan Agung kemudian justru menetapkan Pinangki sebagai tersangka kasus suap. Barita mengirim surat kepada atasan Pinangki untuk meminta Pinangki bersedia hadir dalam pemeriksaan. Namun atasannya justru tidak memperkenankan bawahannya itu diperiksa dengan alasan Pinangki sudah diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan .
Ia enggan memastikan bahwa isi fatwa tersebut merupakan permohonan agar Joko Tjandra bisa bebas dari segala jeratan karena korupsi. Meski begitu, dia sempat menjamin pihaknya akan mengusut kasus Pinangki hingga tuntas. Sebab, Febrie telah menyimpan bukti-bukti di Gedung Bundar atau kantor Jampidsus.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kritik Bantuan Upah Pekerja, Anggota Komisi IX: Jangan Sampai Uangnya Ada tapi Data Tidak Siap'Ini jangan-jangan enggak siap juga pendataannya, uangnya ada tapi pemerintah enggak siap datanya. Bagaimana coba?' kata Saleh.
Baca lebih lajut »
Ultah, Sri Mulyani Dapat Tumpeng Jumbo dari Komisi XIHari ini merupakan hari yang berbahagia buat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tepat pada hari ini, Sri Mulyani berulang tahun. Selamat ulang tahun, Bu! SriMulyani via detikfinance
Baca lebih lajut »
18 Nama Lolos Profile Assessment Calon Pimpinan Komisi Yudisial18 nama lolos profile assessment calon pimpinan Komisi Yudisial. Nama-nama itu masih harus mengikuti uji kesehatan dan wawancara terbuka pada September nanti. KomisiYudisial
Baca lebih lajut »
Komisi III Minta Dewas KPK tak Terpengaruh Pihak Luar |Republika OnlineLegislator minta Dewas KPK tak terpengaruh pihak luar terkait sidang etik Firli.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR: Telegram Kapolri soal 'Sabotase' Tak Perlu Disikapi Berlebihan'Saya harap telegram Kapolri ini tidak disikapi secara melebar, terutama mengaitkan dugaan bahwa Kapolri seolah membenarkan dugaan sabotase atas kebakaran gedung Kejaksaan Agung,' ucap Herman. Kejagung Kapolri
Baca lebih lajut »
Komisi II Pertanyakan Aturan Soal Kampanye DaringBila tidak segera ada aturan dan pengawasan terkait hal tersebut, kampanye bakal terus terjadi hingga pencoblosan
Baca lebih lajut »