Komisi IX DPR menilai empat RSUD yang ada di Bogor kurang dibandingkan luas wilayah
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Komisi IX DPR mendorong Kementerian Kesehatan membantu pembangunan rumah sakit umum daerah yang sedang direncanakan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Saya sudah sampaikan ke Kementerian Kesehatan bahwa ini sangat memerlukan pembangunan rumah sakit," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu saat melakukan kunjungan ke kompleks Pemkab Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat .
Dia mengatakan meskipun Kabupaten Bogor kini sudah memiliki empat RSUD, tetapi jumlah tersebut dianggapnya masih kurang mengingat luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang menembus angka 5,9 juta jiwa. Sebanyak empat RSUD yang kini sudah terbangun itu tersebar di Kabupaten Bogor sesuai arah mata angin, seperti wilayah selatan di Kecamatan Ciawi, wilayah timur di Kecamatan Cileungsi, wilayah barat di Kecamatan Leuwiliang, dan wilayah tengah di Kecamatan Cibinong.Oleh karena itu, satu RSUD yang akan dibangun tersebut lokasinya berada di Kecamatan Parung, untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah utara Kabupaten Bogor.
Kepala Bagian Program dan Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengungkapkan bahwa progres pembangunan RSUD di lahan seluas 2,9 hektar itu, kini sudah pada tahap pembuatan rencana induk dan detail engineering design .sumber : AntaraBACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR Sebut Polri Institusi Pertama Sanksi Pejabatnya Terkait Djoko TjandraAnggota Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Polri menjadi institusi pertama yang memberikan sanksi kepada penyabatnya...
Baca lebih lajut »
Sekjen Komisi Yudisial Meninggal Dunia, Sepekan Setelah Dinyatakan Positif Covid-19Sekjen KY dinyatakan positif Covid-19 pada Kamis (9/7/2020).
Baca lebih lajut »
Soal Joko Tjandra, Anggota Komisi III Apresiasi KapolriAnggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Eva Yuliana mengapresiasi Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang dengan tegas menindak lanjuti laporan adanya oknum polisi terkait dengan Joko Tjandra.
Baca lebih lajut »
Komisi III: Polri Jangan Berhenti di Pencopotan Karo Korwas |Republika OnlinePolri harus mengusut sampai ke mastermind surat jalan Djoko Tjandra.
Baca lebih lajut »
Komisi VI: Penyertaan Modal Negara 7 BUMN Bukan untuk Bayar UtangKomisi VI DPR menyetujui penyertaan modal negara atau PMN kepada tujuh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sekaligus menegaskan bahwa PMN tidak boleh digunakan untuk membayar utang perusahaan. bumn
Baca lebih lajut »