Komisi Informasi Pusat menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengajukan keluhan terkait kebijakan kenaikan PPN 12% harus melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan.
Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mengadakan press briefing bertema “Penegakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Isu Kenaikan PPN 12% ” pada Senin di Aula KI Pusat, Jl. Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat.
Jika badan publik tidak memberikan respons, masyarakat dipersilakan untuk mengadu kepada Komisi Informasi. “Kemarin kami baru habis RDP dengan Komisi 1. Dan kami diminta untuk merespon setiap isu-isu yang berkaitan dengan banyak orang. Karena di sini ada hak publik, ada hak masyarakat. Maka kami mencoba untuk merespons setiap persoalan yang terjadi di publik, supaya pemerintah bisa mendengarkan suara dari masyarakat melalui Komisi Informasi,” ungkap Vici.
Bisa Ajukan Keluhan ke KIPNamun, apabila badan publik tidak merespons, masyarakat dapat langsung mengajukan keluhan ke Komisi Informasi sesuai waktu kerja yang telah ditentukan. “Menurut Undang-Undang KIP cukup panjang. 10 hari kerja masa respon dari badan publik. Sehingga kadang-kadang pemohon informasi merasa terlalu lama, terlalu panjang waktu itu, sementara butuh sesuatu yang direspon dengan cepat,” tutup Vici.
Komisi Informasi Pusat PPN 12% Kenaikan PPN 12% PPN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KI Pusat belum terima permintaan informasi publik soal kenaikan PPNKomisi Informasi (KI) Pusat belum menerima permintaan informasi publik dari masyarakat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 ...
Baca lebih lajut »
Komisioner Komisi Informasi Jakarta Beberkan Dampak Turunan PPN Naik 12%Komisioner Komisi Informasi (KI) Jakarta yang juga merupakan Ketua Bidang Sengketa Penyelesaian Informasi (PSI) Periode 2022-2024 Agus Wijayanto Nugroho mengatakan kenaikan PPN bermula pada 1983 ditetapkan sebesar 10 persen dan akan naik.
Baca lebih lajut »
ASABRI Bangun Fondasi KIP Lewat Uji Publik Bersama Komisi Informasi PusatJPNN.com : Dengan melaksanakan Uji Publik Keterbukaan Informasi, ASABRI mengambil langkah maju dalam memenuhi kewajiban ini.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi Pemilu Georgia Disiram Cat HitamKetua Komisi Pemilihan Umum Pusat Georgia disiram cat hitam oleh seorang anggota komisi dari partai oposisi.
Baca lebih lajut »
Kabar Kenaikan PPN Menjadi 12% Mulai 2025: Berikut Daftar Barang & Jasa yang Bebas PPNPemerintah naikkan PPN 12% mulai 2025, namun barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, dan susu tetap bebas pajak untuk meringankan beban masyarakat.
Baca lebih lajut »
Viral Tolak PPN 12%: Pengusaha Wanti-Wanti, PPN Naik Bawa Petaka ke RITagar TolakPPN12Persen jadi salah satu topik trending di media sosial X, terpantau Kamis (21/11/2024, pukul 12.09 WIB).
Baca lebih lajut »