Komisi Informasi (KI) Pusat belum menerima permintaan informasi publik dari masyarakat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 menjadi 12 ...
Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn saat memberikan keterangan pers di Kantor KI Pusat, Jakarta, Senin . ANTARA/Rio FeisalJakarta - Komisi Informasi Pusat belum menerima permintaan informasi publik dari masyarakat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai dari 11 menjadi 12 persen.
Ia menjelaskan bahwa kemungkinan hal tersebut terjadi karena masyarakat terkendala prosedur permintaan keterbukaan informasi. Menurut dia, prosedur tersebut harus dijalankan oleh masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KI tetap mencoba merespons persoalan permintaan informasi publik terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen melalui agenda taklimat media sesuai arahan Komisi I DPR RI.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ASABRI Bangun Fondasi KIP Lewat Uji Publik Bersama Komisi Informasi PusatJPNN.com : Dengan melaksanakan Uji Publik Keterbukaan Informasi, ASABRI mengambil langkah maju dalam memenuhi kewajiban ini.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi Pemilu Georgia Disiram Cat HitamKetua Komisi Pemilihan Umum Pusat Georgia disiram cat hitam oleh seorang anggota komisi dari partai oposisi.
Baca lebih lajut »
KI Pusat: Pemerintah belum terbuka soal alasan PPN jadi 12 persenKomisi Informasi (KI) Pusat menyatakan pemerintah belum terbuka soal alasan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang ...
Baca lebih lajut »
Viral Tolak PPN 12%: Pengusaha Wanti-Wanti, PPN Naik Bawa Petaka ke RITagar TolakPPN12Persen jadi salah satu topik trending di media sosial X, terpantau Kamis (21/11/2024, pukul 12.09 WIB).
Baca lebih lajut »
Kabar Kenaikan PPN Menjadi 12% Mulai 2025: Berikut Daftar Barang & Jasa yang Bebas PPNPemerintah naikkan PPN 12% mulai 2025, namun barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, dan susu tetap bebas pajak untuk meringankan beban masyarakat.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi XI DPR Usulkan Pemerintah Tambah Kategori Barang yang Tak Kena PPNSebagai jalan tengah polemik kenaikan tarif PPN, Ketua Komisi XI DPR mengusulkan pemerintah tambah kategori barang yang tak kena.
Baca lebih lajut »