Komisi Informasi (KI) Pusat mendorong penyelenggara haji meningkatkan pelayanan informasi haji 2019 sehingga para jamaah...
Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Muhammad Syahyan saat Dialog Interaktif bersama Plt Kepala Biro Humas dan PPID Kementerian Agama Republik Indonesia Ali Rohmat di Jakarta, Kamis .- Komisi Informasi Pusat mendorong penyelenggara haji meningkatkan pelayanan informasi haji 2019 sehingga para jamaah haji dan publik memperoleh informasi haji yang benar.
Pada Dialog Interaktif yang mengangkat tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Pelaksanaan Haji 2019” Muhammad Syahyan menjelaskan hakekat Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait pelaksanaan ibadah haji.Menurut Syahyan, UU KIP mewajibkan badan publik penyelenggara ibadah haji meningkatkan pelayanan informasi dan membuka informasi publik secara aktif maupun pasif.
Karenanya Syahyan berharap, agar Kementerian Agama selaku badan publik yang dipercaya sebagai penyelenggara ibadah haji dapat meningkatkan pelayanan informasi haji sehingga para jamaah haji dan masyarakat mendapatkan informasi haji secara cepat, akurat, benar dan tak menyesatkan. Sementara itu, Ali Rohmat dalam Dialog Interaktif yang dipandu oleh Bayu dari RRI Pro-3 Jakarta mengatakan, bahwa Kementerian Agama terus berkomitmen meningkatkan pelayanan informasi haji kepada jamaah dan masyarakat. Selain meningkatkan jumlah petugas yang mengurus tentang informasi haji, pihaknya juga melibatkan para jurnalis membantu mengabarkan berita-berita terkini terkait pelaksanaan ibadah haji.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Enggan Disalahkan, DPR Minta Pansel Capim KPK Tak Salah PilihAnggota Komisi I DPR Trimedya Panjaitan meminta Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode...
Baca lebih lajut »
Jonan Debat Panas dengan Komisi VII DPR soal BBM Satu Harga'BBM satu harga masih jalan Pak Menteri. Tapi (BBM-nya) kadang ada, kadang enggak ada. SPBU-nya ada, tapi minyaknya nggak ada. Jadi kita ngapain resmikan BBM satu harga,' ujar Jonan. BBM via detikfinance
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR: Pemindahan pengungsi ke pulau kosong butuh perencanaanWakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Satya Widya Yudha, mengatakan pemindahan pengungsi yang tengah singgah di Indonesia, dengan ...
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR Desak Pemerintah Atasi Masalah Sampah PlastikFoto Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengikuti rapat kerja dengan komisi VII...
Baca lebih lajut »
Komisi III Beri Sinyal Setujui Amnesti Baiq NurilKomisi III memberi sinyal bahwa amnesti Nuril akan disetujui semua fraksi.
Baca lebih lajut »