Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan mitra kerja terkait untuk meminta penjelasan mengenai langkah-langkah efisiensi anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2025 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Rapat ini dihadiri oleh delapan mitra kerja, yaitu Komisi Yudisial (KY) RI, Mahkamah Agung (MA) RI, Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Komisi III DPR RI meminta penjelasan terkait efisiensi anggaran dan usulan revisi untuk diserahkan ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.
Rapat kerja Komisi III DPR RI bersama seluruh mitra kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu .
Jakarta - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan seluruh mitra kerja terkait dalam rangka meminta penjelasan terkait efisiensi anggaran oleh kementerian/lembaga tahun anggaran 2025, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sebagaimana Surat Kementerian Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, dia menyebut bahwa besaran efisiensi anggaran tersebut paling lambat diserahkan ke Menteri Keuangan pada 14 Februari 2025 dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Komisi III DPR RI."Jadi besok tuh memang harus disampaikan kepada Kementerian Keuangan karenanya kita harus rapat hari ini , pak.
KOMISI III DPR RI Efisiensi Anggaran Inpres Kementerian Keuangan Mitra Kerja
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dua Makna Arahan Prabowo dalam Rapim TNI-Polri 2025 Menurut Komisi III DPRKomisi III DPR menilai arahan Prabowo di Rapim TNI-Polri 2025 menuntut TNI dan Polri terus mengoreksi diri dan merevitalisasi peran mereka.
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR Bahas Program Kerja dan Anggaran BPIH 2025Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri dan anggota lainnya bertemu dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPIH) Moch. Irfan Yusuf dan Wakil Kepala BPIH, Dahnil Anzar Simanjuntak, untuk membahas program kerja dan anggaran BPIH tahun 2025 serta isu-isu aktual.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR RI Setujui Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Serentak 6 Februari 2025Komisi II DPR RI menyetujui pelantikan seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025. Pelantikan ini mencakup gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Pastikan Revisi UU ASN Dibahas Februari 2025Komisi II DPR RI memastikan bahwa revisi UU ASN akan segera dibahas pada Februari 2025.
Baca lebih lajut »
Komisi VIII DPR RI Desak Baznas Optimalkan Kinerja Untuk Raih Target Pengumpulan ZIS 2025Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian dan target kinerja Baznas tahun 2024 serta mendesak Baznas untuk meraih target pengumpulan ZIS nasional tahun 2025 sebesar Rp50.123.930.891.276. Komisi tersebut juga meminta Baznas menyusun rencana pencapaian proyeksi pengumpulan nasional 2025 dan memastikan pelaksanaan program prioritas nasional
Baca lebih lajut »
Jadwal Pertandingan Pekan Ketiga Putaran I PLN Mobile Proliga 2025 di Malang, 17-19 Januari 2025Jadwal pertandingan pekan ketiga Putaran I PLN Mobile Proliga 2025 pada 17-19 Januari 2025 di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur.
Baca lebih lajut »