Komisi II DPR RI memastikan bahwa revisi UU ASN akan segera dibahas pada Februari 2025.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Muhammad Rifiqinizamy Karsayuda memastikan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN akan dibahas pada Februari 2025. Dia mengatakan pembahasan dilakukan usai naskah akademik rampung. 'Tergantung mereka . Ya, saya sih target ini sudah mulai masuk pembahasan ke komisi di masa sidang ini,' kata Rifiqinizamy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 30 Januari 2025.
Nanti dibahas dengan para pakar, baru kita masuk norma,' ucap dia. Adapun perubahan regulasi itu bertujuan untuk memastikan netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Netralitas ASN menjadi isu yang perlu dibahas lantaran DPR menerima banyak informasi terkait ketidaknetralan ASN di Pilkada.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad Minta Pemindahan ASN ke IKN Jangan Terburu-buruAnggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad meminta pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur jangan terburu-buru. Dia pun meminta Menteri PAN-RB Rini Widyantini belajar dari kesalahan tahun lalu di mana ASN dipindahkan ke IKN secara terburu-buru menjelang dan setelah Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN.
Baca lebih lajut »
Pimpinan DPR Minta Komisi X Pantau dan Evaluasi Kasus Demo ASN KemendiktisaintekDasco mengaku belum mengetahui detail adanya demo tersebut. Oleh karena itu ia memastikan akan mencari tahu dan mengkaji.
Baca lebih lajut »
Dasco Minta Komisi X DPR Pantau dan Evaluasi Mendiktisaintek usai Didemo ASNWakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akan mempelajari dan mengkaji penyebab Mendiktisaintek Didemo hari ini.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR RI Setujui Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Serentak 6 Februari 2025Komisi II DPR RI menyetujui pelantikan seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025. Pelantikan ini mencakup gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.
Baca lebih lajut »
Kasus Demo ASN, Pimpinan DPR Minta Rapat Komisi X dan Mendiktisaintek Satryo Digelar TerbukaWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta polemik di Kemendiktisaintek diungkap secara transparan kepada publik.
Baca lebih lajut »
Komisi XI DPR Sebut DPR Tidak Terlibat Korupsi Dana CSR Bank IndonesiaUsai diperiksa KPK Satori dari Fraksi NasDem (anggota Komisi XI DPR RI) menyebut Komisi XI DPR RI juga diduga terlibat dalam korupsi dana CSR BI.
Baca lebih lajut »