Komisi II DPR Usulkan Perpu untuk Pemilu 2024 Bulan Depan TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah anggota Komisi II DPR sepakat dengan usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk Pemilu 2024. Perpu dibutuhkan untuk mengakomodir daerah pemilihan imbas pemekaran wilayah yang belum diatur dalam UU Pemilu.'Kecenderungan teman-teman Perpu saja,' kata anggota komisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional Guspardi Gaus saat dihubungi, Sabtu, 9 Juli 2022.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi NasDem Saan Mustopa juga menyampaikan usulan Perpu akan dibahas setelah masa sidang nanti. 'Kami bicarakan pada saat rapat kerja dengan Kemendagri dan penyelenggara pemilu,' kata dia.Selanjutnya, usulan Perpu untuk Pemilu 2024 juga didukung oleh anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Karena sampai saat ini saja, kata dia, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu belum sama sekali membahas revisi UU Pemilu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bertanding untuk Bersanding, Ajakan Arsjad Rasjid kepada Peserta Pemilu 2024 | Kabar24 - Bisnis.comKetua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan pandangannya terhadap Pemilu 2024 yakni ajakan 'bertanding untuk bersanding'. Apa maknanya?
Baca lebih lajut »
Elektabilitas Belum Teruji di Pemilu, Harga Tawar AHY Terlalu Mahal untuk Capres 2024Sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap harga tawar politiknya terlalu mahal jika digadang menjadi tokoh layak
Baca lebih lajut »
Kampanye pemilu Jepang berlanjut sehari setelah pembunuhan AbeKampanye di Jepang pada hari terakhir pemilihan umum sebelum pemungutan suara untuk majelis tinggi parlemen akan dilanjutkan pada Sabtu, yakni sehari ...
Baca lebih lajut »
MK Tolak Permohonan Anis Matta Soal Keserentakan PemiluSebelumnya, Ketum Partai Gelora Anis Matta diketahui mengajukan permohonan pengujian Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu terhadap UUD 1945.
Baca lebih lajut »
Tim Keamanan Siber Kemenkominfo Bakal Pantau Konten Negatif Pemilu | Teknologi - Bisnis.comKemenkominfo menyiapkan keamanan siber untuk pantau konten negatif pemilu.
Baca lebih lajut »
MK Tolak Gugatan Partai Gelora soal Undang-Undang PemiluMK menolak gugatan yang dimohonkan oleh Partai Gelora Indonesia soal pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi...
Baca lebih lajut »