Komisi II DPR RI menyetujui efisiensi pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dari 8 Mitra kerjanya.
Persetujuan sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Kedelapan mitra kerja komisi yang pagu anggarannya disetujui meliputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional , Komisi Pemilihan Umum RI, dan Badan Pengawas Pemilu RI.
Pengacara Razman Arif Nasution angkat bicara soal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang melaporkannya ke Badan Reserse Kriminal Polri. Gerindra menyoroti PHK massal di RRI akibat efisiensi anggaran. Kebijakan pemangkasan anggaran Rp300 miliar dinilai tidak sesuai arahan Presiden Prabowo.
Komisi Ii Dpr Kemenpan Rb Anggaran Apbn
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi DPR Setujui Usulan Pemangkasan Anggaran Mitra KerjaKomisi II dan III DPR telah menyetujui usulan pemangkasan anggaran dari mitra kerjanya sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk mengefisienkan anggaran pemerintah.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Setujui Efisiensi Anggaran BRINKomisi X DPR RI menyetujui efisiensi anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebesar Rp 320,813,258,000 untuk tahun anggaran 2025. Keputusan ini diambil setelah RDP dengan BRIN yang membahas mengenai efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres No.1 Tahun 2025. Komisi X DPR RI mendukung usulan BRIN agar efisiensi anggaran tidak lebih dari Rp 321 miliar, yang dianggap sebagai opsi terbaik untuk menghindari gangguan program kerja BRIN yang memiliki dampak strategis bagi bangsa.
Baca lebih lajut »
Komisi XII DPR RI dan Menteri ESDM Setujui Pembaruan Kebijakan Energi NasionalKomisi XII DPR RI dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyepakati pembaruan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) KEN. Kebijakan energi ini diubah agar selaras dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada periode 2025-2029.
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR RI Setujui RUU BUMN untuk Disahkan menjadi Undang-UndangKomisi VI DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna.
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR RI Setujui RUU Perubahan Ketiga UU BUMNKomisi VI DPR RI menyetujui RUU perubahan ketiga atas UU BUMN untuk dibawa ke Rapat Paripurna pekan depan. RUU ini akan dibahas pada tingkat 2 dan diharapkan segera menjadi undang-undang. Rapat paripurna dijadwalkan pada hari Selasa (4/2/2025).
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR RI Setujui Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Serentak 6 Februari 2025Komisi II DPR RI menyetujui pelantikan seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025. Pelantikan ini mencakup gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.
Baca lebih lajut »