Komisi II DPR RI menyetujui dua Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) ...
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu . ANTARA/YouTube DPR RI
Jakarta - Komisi II DPR RI menyetujui dua Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 yang akan digelar pada November 2024. "Dengan catatan agar KPU RI memerhatikan saran dan masukan dari Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Lalu untuk aturan soal pencalonan, KPU bakal meminta agar calon legislatif yang terpilih pada Pileg 2024 untuk bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bahas Rancangan PKPU Pilkada 2024 di DPR, KPU Batasi 600 Pemilih Per TPSBerita Bahas Rancangan PKPU Pilkada 2024 di DPR, KPU Batasi 600 Pemilih Per TPS terbaru hari ini 2024-05-15 13:08:33 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
KPU siap sampaikan 2 draf PKPU soal Pilkada dalam RDP Komisi II DPRKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan siap menyampaikan dua draf Peraturan KPU (PKPU) mengenai Pilkada dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi ...
Baca lebih lajut »
Anggota DPR PDIP Minta Money Politic Dilegalkan di PKPU: Misalnya Maksimal Rp5 JutaBerita Anggota DPR PDIP Minta Money Politic Dilegalkan di PKPU: Misalnya Maksimal Rp5 Juta terbaru hari ini 2024-05-15 13:00:41 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
KPU Siapkan 2 Draf PKPU terkait Pilkada 2024, Dikonsultasikan ke DPR BesokSalah satu draf yang akan dikonsultasikan itu berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk keperluan Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Dua Rancangan Aturan Pilkada Harus Segera Diundangkan, KPU Berencana Konsultasi dengan DPRIdham menegaskan KPU bakal menyampaikan surat permohonan konsultasi dalam waktu dekat.
Baca lebih lajut »
DPR Tanya Kesiapan KPU Antisipasi Kecurangan TSM di Pilkada 2024Komisi II DPR RI mempertanyakan kesiapan dari pihak Komisi Pemilihan Umum dalam membuat regulasi melalui Peraturan KPU atau PKPU, untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024.
Baca lebih lajut »