Pemerintah harus tegas dan keras sesuai UU dalam upaya basmi mafia tanah, penyelesaian konflik ataupun sengketa tanah.
SEMARANG, KOMPAS.TV - Usai melakukan kunjungan kerja di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional, BPN Jateng, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Riyanta mengatakan, persoalan pertanahan atau agraria menjadi isu strategis yang mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan DPR RI.
Penyelesaian konlik pertanahan dan mafia tanah dituntaskan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Prinsipnya, bagaimana tanah ini dapat mensejahterakan Rakyat Indonesia. Sementara itu, kepala Kanwil BPN Jateng, Dwi Purnama, menegaskan BPN Jateng telah memiliki capaian yang cukup signifikan terkait pelayanan pertanahan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Darmadi Durianto: Right Issue PT Adhi Karya Bisa DipertanggungjawabkanAlasan pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dipahami Komisi VI DPR RI.Anggota Komisi VI DPR
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu KeharusanMenurut Komisi VII DPR, potensi dan bauran EBT di RI sangat besar. Dari skala listrik saja untuk total tenaga surya potensinya bisa sampai 3.290 GW.
Baca lebih lajut »
Komisi VI DPR Setujui Pemberian PMN Kepada PT Adhi Karya, Darmadi Durianto Bilang BeginiKomisi VI DPR RI menyetujui pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN konstruksi, yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Baca lebih lajut »
Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan KemenkumhamTerbaru RKUHP, Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Komisi VI DPR Menerima Pengajuan PMN dari PT Waskita KaryaKomisi VI DPR memahami dan menerima alasan di balik pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Senin (21/11/2022).
Baca lebih lajut »
Soal Surpres Calon Panglima TNI, Anggota Komisi I DPR: Kita Tunggu YaAnggota Komisi Pertahanan DPR Dave Akbarshah Fikarno mengatakan belum menerima surat presiden tentang calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Dave mengatakan belum bisa memastikan kapan surpres itu akan diterima oleh anggota Komisi I DPR.
Baca lebih lajut »