Hanya dalam waktu satu jam, Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran KPU sebesar Rp 7,86 triliun dan Bawaslu Rp 6,06 triliun untuk tahun 2023. Kelancaran penyelenggaraan pemilu menjadi pertimbangan. Polhuk AdadiKompas
Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat mengikuti simulasi pemungutan suara yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang di Alun-alun Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis .
JAKARTA, KOMPAS – Komisi II DPR menyetujui semua usulan anggaran yang diajukan penyelenggara pemilu. Selain pagu anggaran Rp 15,89 triliun, usulan tambahan anggaran Rp 7,86 triliun yang diajukan Komisi Pemilihan Umum juga langsung disepakati agar dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Pemerintah diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024.
Bukan hanya KPU, Komisi II DPR juga menyetujui pagu anggaran Badan Pengawas Pemilu tahun 2023 sebesar Rp 7,1 triliun serta usulan tambahan Rp 6,06 triliun. ”Komisi II akan meminta Badan Anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran itu serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran KPU dan Bawaslu tahun 2023 melalui pembahasan di Banggar,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi II DPR Setujui Tambahan Anggaran KPU 2023 Sebesar Rp7,86 TriliunKomisi II DPR menyetujui tambahan anggaran yang diajukan KPU untuk tahun 2023 sebesar Rp7.869.445.225.000.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Minta Polri Tak Pandang Bulu Proses Banding SamboDalam melakukan proses persidangan banding mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo, Polri diminta independen dan tidak pandang bulu.
Baca lebih lajut »
Kata Anggota Komisi III DPR Soal Brigjen Hendra Kurniawan Naik Jet Pribadi Temui Keluarga Brigadir JWakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa angkat bicara terkait dugaan Brigjen Hendra Kurniawan menggunakan private jet untuk menemui keluarga Brigadir J.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Terus Lakukan Pemutakhiran Data BLT BBMKomisi VIII DPR menilai masih ada kendala dalam penyaluran BLT BBM kepada para keluarga penerima manfaat.
Baca lebih lajut »