MK bisa mendengar pandangan partai dalam mengambil keputusan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan Mahkamah Konstitusi harus melibatkan partai politik dalam gugatan judicial review UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya terkait sistem proporsional terbuka. Pelibatan itu sebagai upaya mempertahankan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.
Baca Juga Politisi Fraksi Partai Nasdem itu menilai pelibatan partai politik dinilai penting dipertimbangkan MK. Sebab, MK bisa mendengar pandangan partai dalam mengambil keputusan terhadap penerapan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Legislator Dapil Jawa Barat VII ini juga menegaskan pihaknya ingin sistem proporsional terbuka dipertahankan. Sebab, hal ini merupakan langkah maju penyelenggaraan demokrasi."Kalau kembali ke proporsional tertutup bentuk kemunduran demokrasi," kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19 untuk AnakSaleh mengingatkan pernyataan Kememenkes dan produsen vaksin yang menyanggupi pengadaan vaksin Covid-19 untuk anak saat rapat terakhir. Anggota Komisi IX DPR Saleh...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Minta MK Tetap Pertahankan Putusan Sistem Pemilu Terbuka - JawaPos.comMayoritas fraksi di DPR RI sepakat ingin Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional terbuka.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi IV DPR Desak Pemerintah Setop Impor Beras.Pemerintah diminta untuk setop impor beras.
Baca lebih lajut »
Persoalkan Larangan Caleg Sosilasasi Sebelum Kampanye, Komisi II DPR Segera Panggil KPUAnggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa komisi akan memanggil mitra kerjanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam masa sidang mendatang. DPR masih reses.
Baca lebih lajut »
Tolak Nol Persen Hilirisasi Batu Bara di Perpu Cipta Kerja, Komisi VII DPR: Makin Tak AdilAnggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menolak kebijakan royalti nol persen hilirisasi batu bara dalam Perpu Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Pimpinan Komisi IX DPR RI Desak Penegak Hukum Implementasikan UU Perlindungan AnakWakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak
Baca lebih lajut »