Pernyataan Ketua KPU soal sistem proporsional tertutup pemilu menjadi polemik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin mengatakan, perubahan sistem proporsional dalam pemilihan umum 2024 akan berdampak sangat besar. Apalagi Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari mengatakan kemungkinannya Pemilu 2024 berubah menggunakan sistem proporsional tertutup.
Baca Juga Secara teknis, proporsional tertutup memang lebih memudahkan KPU dalam mempersiapkan Pemilu 2024, khususnya yang berkaitan dengan logistik pemilu. Namun, ada harga yang harus dibayar cukup mahal lewat penerapan sistem tersebut. "Pada sisi lain, harus diingat bahwa sistem proporsional terbuka adalah juga putusan Mahkamah Konstitusi menjelang pemilu 2009. Jika nanti MK mengabulkan gugatan judicial review ke arah proporsional tertutup, hal ini akan menjadi aneh," ujar Yanuar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi II DPR Geram Ketua KPU Bilang Pemilu Kemungkinan Cuman Coblos PartaiKetua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung geram dengan Ketua KPU Hasyim Asyari yang mengatakan bahwa Pemilu 2024 kemungkinan digelar proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik.
Baca lebih lajut »
Nasdem: Pernyataan Ketua KPU Lampaui Kewenangannya |Republika OnlinePilihan sistem proporsional kewenangan DPR bersama Presiden.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia geram mendengar pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari yang menyeb...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Sentil KPUPerubahan sistem pemilu yang diatur dalam UU Pemilu merupakan kewenangan DPR, pemerintah, dan MK. KPU hanya pelaksana undang-undang sehingga tidak tepat melontarkan wacana perubahan sistem pemilu. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Komisi II Pertanyakan KPU yang Ungkap Kemungkinan Sistem Proporsional Tertutup |Republika OnlineMK diharapkan bersikap netral ketika menerima permintaan JR terhadap UU Pemilu.
Baca lebih lajut »