Komisi II DPR hingga KPU Setujui R-PKPU Dapil dan Alokasi Kursi Dewan 2024

Indonesia Berita Berita

Komisi II DPR hingga KPU Setujui R-PKPU Dapil dan Alokasi Kursi Dewan 2024
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 detikcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 38 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 51%

Komisi II DPR menyetujui rancangan PKPU tentang daerah pemilihan untuk Pileg 2024. Kesepakatan itu tertuang dalam RDP dengan Kemendagri, DKPP, Bawaslu dan KPU.

. Kesepakatan itu tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri, DKPP, Bawaslu hingga KPU.

"DPR, KPU, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu dan DKPP menyetujui Rancangan Peraturan KPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota dalam Pemilu 2024," kata Doli dalam rapat, Senin ."Dengan catatan agar KPU RI memperhatikan masukan Komisi II DPR RI, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP RI, setuju," tutur Doli yang dijawab setuju oleh anggota rapat.

"Rencananya kalau menurut PKPU Nomor 3/2022 tentang tahapan, penetapan Dapil itu paling lama tanggal 9 Februari. Nah sekarang kan tanggal 6, jadi targetnya sebisa mungkin hari ini. Maksimal besok tanggal 7 sudah diundangkan PKPU tersebut," kata Hasyim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

detikcom /  🏆 29. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Anggota Komisi VIII DPR RI Tolak Kenaikan Biaya Haji, Ini AlasannyaAnggota Komisi VIII DPR RI Tolak Kenaikan Biaya Haji, Ini AlasannyaAnggota Komisi VIII DPR RI menolak rencana kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan Rp69 juta kepada anggota jemaah haji
Baca lebih lajut »

KSAD Dudung Absen Rapat DPR, Wakil Ketua Komisi I Minta Jangan Dibesar-BesarkanKSAD Dudung Absen Rapat DPR, Wakil Ketua Komisi I Minta Jangan Dibesar-BesarkanWakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai absennya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam rapat kerja Komisi I DPR...
Baca lebih lajut »

Komisi III DPR Yakin Polda Metro Tuntaskan Kasus 'Polisi Peras Polisi'Komisi III DPR Yakin Polda Metro Tuntaskan Kasus 'Polisi Peras Polisi'Komisi III DPR RI percaya Polda Metro Jaya dapat menuntaskan kasus 'polisi peras polisi' yang menyeret Bripka Madih dan eks penyidik Polda Metro Jaya.
Baca lebih lajut »

Komisi VI DPR Apresiasi PTPN Mampu Cetak Net Profit Hingga Ro5,5 TriliunKomisi VI DPR Apresiasi PTPN Mampu Cetak Net Profit Hingga Ro5,5 TriliunPolitisi Fraksi Partai Gerindra ini juga berharap agar PTPN VIII bisa lebih dikembangkan lagi dalam sektor pariwisata. Juga diharapkan dapat lebih produktif lagi di dalam pengelolaan kebun teh
Baca lebih lajut »

Komisi III DPR RI Soroti Viral Polisi Peras Polisi yang Terjadi di Polda Metro JayaKomisi III DPR RI Soroti Viral Polisi Peras Polisi yang Terjadi di Polda Metro JayaAnggota Komisi III Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani tanggapi isu polisi peras polisi di Polda Metro Jaya, menurutnya masyarakat mulai mengerti.
Baca lebih lajut »

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Purnawiran Polisi Jadi Tersangka, Begini Tanggapan Komisi III DPRMahasiswa UI Tewas Ditabrak Purnawiran Polisi Jadi Tersangka, Begini Tanggapan Komisi III DPRAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembanunan Arsul Sani menyoroti kasus mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang menjadi tersangka meski tewas.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 19:32:31