Komisi II DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para pakar terkait penyusunan draf revisi UU Pemilu.
dapat diselesaikan paling lambat pada pertengahan 2021.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan, Komisi II DPR telah sepakat bahwa RUU Pemilu harus dirampungkan di awal periode. "Kami bertekad bahwa UU Pemilu dan sudah disetujui menjadi prioritas di tahun pertama DPR. Harapan kami paling lambat pertengahan 2021 selesai," kata Doli dalam diskusi 'Menyoal RUU tentang Pemilu dan Prospek Demokrasi Indonesia', Selasa .
Menurut dia, Komisi II akan memiliki cukup banyak waktu untuk menyosialiasikan UU Pemilu yang baru apabila diselesaikan pada 2021.Doli pun berharap RUU Pemilu yang dihasilkan DPR dapat berlaku hingga 15 hingga 20 tahun mendatang."Kami ingin UU Pemilu ini tidak kita bahas lima tahun sekali. Kami mencoba agar UU ini berlaku paling tidak 15 hingga 20 tahun ke depan sehingga tidak trial and error terus," ujar dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada Jadi UUSebelum pengambilan keputusan tersebut, masing-masing perwakilan fraksi DPR membacakan pandangan minifraksi terkait dengan Perppu Pilkada.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi VII DPR: Ada 10 Orang Positif Covid-19 di Gedung DPRAlex Noerdin mengimbau agar agenda rapat yang tengah berlangsung tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada
Baca lebih lajut »
Yasonna Bikin Kesal, Komisi II DPR Siapkan Teguran lewat PresidenKomisi II DPR memutuskan melayangkan surat teguran kepada Menkumham lewat Presiden Jokowi karena dianggap tidak menghargai...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Undang Sejumlah Pakar Matangkan RUU PemiluPakar yang diundang di antaranya Kacung Marijan, Topo Santoso, Titi Anggraini, Valina Singka, Philips J Vermonte, Din Syamsuddin, Ramlan Surbakti, August Mellaz
Baca lebih lajut »
Bela Menkes Terawan, Komisi IX DPR Sebut Jokowi Dapat Masukan yang SalahKomisi IX DPR mengklarifikasi soal tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rendahnya realisasi penanganan pandemi COVID-19 di bidang kesehatan yang hanya terserap 1,53% dari alokasi Rp75 triliun.
Baca lebih lajut »