Komisi I DPR Minta Kemenlu Lindungi dan Dampingi ABK Longxing 629 China
"Saya sangat prihatin dan berbelasungkawa atas meninggalnya ABK Indonesia yang bekerja di kapal itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pendampingan kepada semua WNI termasuk memastikan tidak adanya kekerasan, eksploitasi dan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang berakibat jatuhnya korban nyawa WNI dan terampasnya Hak mereka sebagai ABK," ujar Kharis kepada wartawan, Jakarta, Kamis .
Menurutnya, sebagaimana yang tertera pada Pasal 18 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri No. 37 Tahun 1999, disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia. Sementara pada Pasal 19, disebutkan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
"Karena itu saya meminta agar Kementerian Luar Negeri segera berkoordinasi dengan pemerintah Tiongkok terkait kapal tempat bekerja WNI dan pemerintah Korea Selatan yang saat ini merawat dan membantu 14 ABK yang masih hidup, sehingga semua dapatkan keadilan dan tentunya pendampingan yang memadai dari negara dalam hal ini kedutaan besar kita di Korea Selatan," ujar politikus PKS itu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jenazah ABK WNI Dilarung ke Laut, Komisi I DPR Minta Pemerintah Investigasi Dugaan Perdagangan Orang'...dari informasi dugaan terkait human trafficking dan pelanggaran jam kerja terhadap ABK yang wafat atau ABK lainnya asal Indonesia,' kata Meutya.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Kemenlu Pantau Ketat WNI yang Jadi ABK di Luar NegeriNegara berkewajiban memberikan perlindungan dan pendampingan kepada semua WNI termasuk memastikan tidak adanya kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan.
Baca lebih lajut »
DPR minta Pemerintah lindungi dan dampingi ABK WNI yang masih hidupWakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah memberikan hak perlindungan dan pendampingan kepada Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara ...
Baca lebih lajut »
Jokowi Minta Corona Turun Bulan Mei, Komisi XI DPR: Masuk Akal Asalkan SeriusKomisi IX DPR RI dari Fraksi PAN menyebut permintaan Presiden Joko Widodo menurunkan kurva kasus Corona pada Mei 2020 masih mungkin terjadi.
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR Minta PLN Transparan Menjelaskan soal Bengkaknya Tagihan Listrik Warga'Jangan sampai isu bahwa PLN melakukan subsidi silang yang beredar luas di masyarakat, membawa dampak buruk bagi citra PLN,' katanya.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Minta Kemendikbud Perhatikan Siswa Vokasi Selama PandemiPanja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tetap memperhatikan siswa...
Baca lebih lajut »